Kelima, BPK Perwakilan NTT dan Ombudsman NTT untuk melakukan audit pengelolaan dana hibah pokir DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2025 termasuk hibah pokir Perubahan APBD 2025.
Keenam, Bupati Sikka agar dapat mempersiapkan tim APIP Sikka untuk membantu pekerjaan audit investigasi pengelolaan hibah Pokir dan Tunjangan serta Operasional OPRD Sikka.
“Apabila ditemukan ada kejanggalan dan ketidakwajaran untuk segera meninjau kembali Perbup Tunjangan dan Operasional DPRD Sikka untuk efektivitas dan efisiensi anggaran bagi kebutuhan pembiayaan gaji dokter spesialis demi kemajuan pembangunan kesehatan masyarakat dan wilayah di Kabupaten Sikka ke depannya,” ujar dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dan ketujuh, Pimpinan DPRD Sikka agar dapat segera mendisiplinkan anggota DPRD Sikka yang melanggar Aturan MD3, UU Keolahragaan dan PP berkaitan dengan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD mengingat banyak anggota DPRD Sikka yang rangkap jabatan Di organisasi lainnya seperti olahraga.
Selain itu juga agar segenap Anggota DPRD Sikka dapat mulai sadar diri untuk melihat kedudukan dalam jabatan sebagai wakil kepentingan rakyat dan tidak berorientasi pada kepentingan individu, kelompok atau konstituen pemilih namun harus bisa membuka khazanah berpikir kompleks untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat Sikka yang lebih baik dan sejahtera sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945 dalam sumpah dan janji Anggota DPRD saat dilantik awal menjabat.
Ivan Baba Djoedye, Kepala Desa Lela yang pernah dipecat pada zaman Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo itu kemudian berjalan kaki menuju Sekretariat DPRD Sikka. Dia menyerahkan 7 Tuntuan Forum Rakyat Resah dan Gelisah kepada Sekretaris DPRD Sikka Heriantje Sadipun. Tidak ada audiens bersama DPRD Sikka.*** (eny)
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
