“Fraksi Partai Perindo mendukung penyempurnaan tersebut sepanjang mampu menjamin proses Pilkades yang demokratis, transparan, adil, tertib dan akuntabel,” ungkap anggota Fraksi Partai Perindo Marthen Luther Adji.
Dia mengingatkan pemerintah juga harus memastikan kesiapan regulasi, tahapan, pembiayaan, penyelenggara serta mekanisme penyelesaian sengketa sehingga kepala desa yang terpilih benar-benar memperoleh legitimasi masyarakat.
Tolak
Sikap berbeda datang dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat. Dua fraksi ini justeru tidak sependapat dan menolak Pilkades Serentak Gelombang I dilaksanakan tahun ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi Partai Demokrat mendukung harmonisasi regulasi Pilkades demi kepastian hukum. Namun, ujar Anggota Fraksi Partai Demokrat Piet Chrostian da Cunha, kualitas demokrasi dan kesiapan masyarakat harus diutamakan daripada mengejar target waktu.
Saat ini, kata dia, fokus utama masyarakat dan pemerintah adalah pemulihan pascagempa. Karena itu, bagi Fraksi Partai Demokrat, melaksanakan Pilkades di tengah trauma, pengungsian, dan kerusakan ekonomi berisiko mengurangi konsentrasi penanganan bencana dan berpotensi menimbulkan sengketa sosial.
Tahapan Pilkades juga kompleks dan membutuhkan biaya serta kesiapan aparatur yang matang. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat berpendapat Pilkades Serentak Gelombang I lebih bijak jika diarahkan ke Tahun 2027.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
