Tok! Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Avatar photo

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026 - 17:20 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Vicky da Gomez Editor : Redaktur Dibaca 130 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyerahkan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani, Kamis (19/11)

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyerahkan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani, Kamis (19/11)

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, azas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi.

Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Baca Juga :  Cegah Risiko Kanker Paru-Paru, Begini Caranya!

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Berita Terkait

Cegah Risiko Kanker Paru-Paru, Begini Caranya!
Demokrat Tidak Ajukan Nama Calon Wapres Pengganti Gibran
Tidak Lagi Berdasi Biru, Gibran Muncul di MPR dengan Dasi Merah, Serahkan Surat Pengunduran Diri
Isu Munaslub Golkar, Us Bapa: Itu Hoax!
IFTK Ledalero Raih Gold Winner Anugerah Diktisaintek 2026
Frans Seda, Tokoh 3 Zaman Asal Sikka, Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Bantuan Dana Penyehatan JKN Tahap 1 Cair Rp 10 Triliun, Bayar Klaim Faskes
Festival Musik Tradisi Indonesia Digelar di 10 Daerah, dari Bogor Hingga Maumere
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 17:20 WITA

Tok! Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 - 17:00 WITA

Cegah Risiko Kanker Paru-Paru, Begini Caranya!

Kamis, 12 November 2026 - 18:57 WITA

Tidak Lagi Berdasi Biru, Gibran Muncul di MPR dengan Dasi Merah, Serahkan Surat Pengunduran Diri

Rabu, 11 November 2026 - 19:43 WITA

Isu Munaslub Golkar, Us Bapa: Itu Hoax!

Rabu, 11 November 2026 - 15:30 WITA

IFTK Ledalero Raih Gold Winner Anugerah Diktisaintek 2026

Minggu, 8 November 2026 - 13:16 WITA

Frans Seda, Tokoh 3 Zaman Asal Sikka, Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Selasa, 27 Oktober 2026 - 22:48 WITA

Bantuan Dana Penyehatan JKN Tahap 1 Cair Rp 10 Triliun, Bayar Klaim Faskes

Rabu, 14 Oktober 2026 - 21:10 WITA

Festival Musik Tradisi Indonesia Digelar di 10 Daerah, dari Bogor Hingga Maumere

Berita Terbaru

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyerahkan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani, Kamis (19/11)

Nasional

Tok! Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:20 WITA

Ilustrasi pemeriksaan riwayat kesehatan

Nasional

Cegah Risiko Kanker Paru-Paru, Begini Caranya!

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:00 WITA