“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” kata Puan sebelum mengesahkan UU Perampasan Aset di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Puan menyampaikan UU Perampasan Aset disahkan tanpa desakan. Ketua DPP PDIP itu juga menekankan tidak ada paksaan dari pihak mana pun dari sejak pembahasan hingga pengesahan.
“Tadi sudah disampaikan juga bahwa hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucap dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Puan membeberkan perjalanan pembahasan UU Perampasan Aset di parlemen. Puan menyebut ada 80 rapat yang telah digelar sebelum UU Perampasan Aset masuk ke paripurna.
“Tadi juga dijelaskan sudah dilakukan meaningful participation, 80 kegiatan RDP dan RDPU, dan lakukan kunjungan kerja di 18 provinsi untuk dapat masukan dari seluruh elemen masyarakat, bahkan sudah kunjungan ke 46 dapil pemilihan untuk serap aspirasi akar rumput. Sudah dilakukan penelitian, penelaahan, evaluasi supaya tak tumpang tindih dengan undang-undang lain, seperti KUHP dan KUHAP,” tutur dia.
Seperti diketahui paripurna DPR digelar di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya


Ikuti Kami
Subscribe












