Maumere-SuaraSikka.com: PMKRI Maumere Santo Thomas bersama Badan Elsekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara NTT menolak sikap Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang berniat memulangkan 13 LC (Ladies Companion) Eltras Pub yang kini sedang berlindung di Selter TRuK-F Maumere. Para LC itu disebut-sebut menjadi korban kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kasus tersebut sedang ditangani Polres Sikka.
Sikap penolakan PMKRI Maumere dan BEM Nus NTT tertuang dalam rilis resmi yang disampaikan kepada media ini, Kamis (19/2). Sebelumnya terbetik kabar KDM akan mendatangi Maumere Jumat (20/2), untuk membawa pulang 13 LC yang berasal dari beberapa kabupaten di Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PMKRI Maumere dan BEM Nus NTT menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus berjalan secara profesional dan berkeadilan. Polda NTT dan Polres Sikka harus mengambil langkah penegakan hukum secara objektif tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
Ketua Presidium PMKRI Maumere Fabianus Rowa menegaskan bahwa penegak hukum didelegasikan oleh masyarakat untuk bekerja secara profesional dan berkeadilan.
“Pro justitia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif maupun legislatif,” tegas dia.
Senada dengan itu Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Maumere Johan De Brito Papa Naga mengatakan bahwa Pemda Jawa Barat telah membentuk Tim Khusus untuk mengembalikan 13 LC Eltras Pub dari Maumere ke Jawa Barat dengan alasan jika menunggu proses hukum selesai akan memakan waktu yang lama. Sikap seperti itu, ujar dia, tidak mencerminkan pemerintah yang taat hukum.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
