UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta

Avatar photo

- Redaksi

Jumat, 20 November 2026 - 20:27 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Vicky da Gomez Editor : Redaktur Dibaca 59 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena

Maumere-SuaraSikka.com: Kabar gembira bagi para pekerja di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2027 naik sebesar 5,97 persen atau bertambah Rp 146.543 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Praktis, tahun depan pekerja menerima gaji minimal Rp 2.602.441 dari sebelumnya Rp 2.455.498.

UMP 2027 resmi ditetapkan oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor KEP/HK/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi NTT Tahun 2027, per hari ini tanggal 20 Nopember 2026.

Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak tenaga kerja untuk memperoleh penghidupan yang layak.

Penetapan UMP 2027 menindaklanjuti surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/26 tanggal 16 Nopember 2026. Menteri Ketenagakerjaan meminta seluruh gubernur di Indonesia mempercepat proses penetapan upah minimum paling lambat 21 Nopember 2026.

Baca Juga :  Duel Seru Final LCC 4 Konsensus Kebangsaan, SMAN 1 Maumere Juara

Rekomendasi Dewan Pengupahan
Sebelum ditetapkan, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dewan Pengupahan Provinsi telah melaksanakan rapat pembahasan penghitungan upah minimum dengan melibatkan berbagai unsur.

Dewan Pengupahan terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha yang tergabung dalam APINDO, akademisi, serta birokrat dari organisasi perangkat daerah terkait.

Berita Terkait

Kritik Konstruktif Perindo Sikka tentang Ranperda Pilkades Serentak
Duel Seru Final LCC 4 Konsensus Kebangsaan, SMAN 1 Maumere Juara
Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum
30 SMA/SMK di Sikka Ramaikan Lomba Cerdas Cermat 4 Konsensus Kebangsaan HUT Partai Golkar
Sekda Sikka Dorong Alumni GMNI Aktif Kontribusi Membangun Daerah
Besok, PA GMNI Sikka Gelar Konfercab II, 4 Kandidat Ketua Saling Bersaing
Perkuat Kapasitas Pelaku UMKM, Astra International Gelar Pelatihan Pengolahan VCO di Desa Bloro
308 Sekolah Diduga Langgar Pelaksanaan TKA, Kepala SMKS Yohanes XXIII Maumere: Kami Komitmen Sesuai Prosedur dan Ketentuan
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 20:27 WITA

UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta

Senin, 16 November 2026 - 07:35 WITA

Kritik Konstruktif Perindo Sikka tentang Ranperda Pilkades Serentak

Sabtu, 14 November 2026 - 09:58 WITA

Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum

Rabu, 11 November 2026 - 15:30 WITA

IFTK Ledalero Raih Gold Winner Anugerah Diktisaintek 2026

Selasa, 10 November 2026 - 15:56 WITA

30 SMA/SMK di Sikka Ramaikan Lomba Cerdas Cermat 4 Konsensus Kebangsaan HUT Partai Golkar

Minggu, 8 November 2026 - 14:40 WITA

Sekda Sikka Dorong Alumni GMNI Aktif Kontribusi Membangun Daerah

Jumat, 6 November 2026 - 23:16 WITA

Besok, PA GMNI Sikka Gelar Konfercab II, 4 Kandidat Ketua Saling Bersaing

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WITA

Perkuat Kapasitas Pelaku UMKM, Astra International Gelar Pelatihan Pengolahan VCO di Desa Bloro

Berita Terbaru

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena

Daerah

UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta

Jumat, 20 Nov 2026 - 20:27 WITA

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyerahkan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani, Kamis (19/11)

Nasional

Tok! Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:20 WITA

Ilustrasi pemeriksaan riwayat kesehatan

Nasional

Cegah Risiko Kanker Paru-Paru, Begini Caranya!

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:00 WITA