Tambahan Penghasilan, Bentuk Diskriminasi kepada Guru dan Medis

Maumere-SuaraSikka.com: Tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Sikka, masih menjadi diskursus menarik. Salah satunya adalah penilaian bahwa kebijakan ini merupakan bentuk diskriminasi kepada guru dan medis.

Penilaian ini dikedepankan Ketua Fraksi Partai Demokrat Agustinus Romualdus Heni, Selasa (25/6). Fraksi Partai Demokrat bersama sejumlah fraksi lainnya mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi dan meninjau kembali kebijakan tersebut.

“Tambahan penghasilan ini penerapannnya diskriminatif terhadap ASN di lingkungan Dinas Kesehatan, bidan dan perawat, dan guru sertifikasi.  Ini adalah bentuk ketidakadilan sesama ASN. Ada yang dapat, ada yang dikecualikan, padahal apa yang diperoleh para bidan, perawat dan guru sertifikasi itu bukanlah tambahan penghasilan, tetapi kompensasi terhadap beban kerja dan risiko yang bakan terjadi selama bekerja,” ujar Agustinus Romualdus Heni yang biasa disapa Heni Doing.

Dia mengatakan tambahan penghasilan bukan menjadi suatu beban tetap yang harus dianggarakan secara terus-menerus setiap tahun. Beban ini harus juga disandingkan dengan prioritas-prioritas dan komitmen terbaru dari kepala daerah terpilih.

Dari pengamatannya selama 9 bulan kepemimpinan Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo atau Robby Idong, ada banyak kegiatan yang belum bisa dibiayai seperti beasiswa, instalasi air minum di PDAM, pembelian tanah di luar daerah untuk investasi dan pembangunan hotel dan lain-lain.

“Di samping itu Fraksi Partai Demokrat sangat mendukung komitmen Saudara Bupati untuk melakukan penghematan besar-besaran. Salah satu ruang penghematan adalah dengan meninjau ulang penganggaran tambahan penghasilan,” tambah dia.

Henu Doing juga menyinggung nomenklatur tambahan penghasilan. Menurut dia, waktu pengajuan pertama kali ke DPRD Sikka, pemerintah menggunakan nomenklatur tunjangan kinerja (Tukin). Tukin, katanya, sifatnya bukan beban tetap karena dibayarkan sesuai capaian target kinerja yang ditetapkan. Waktu itu pemerintah menjanjikan akan membuatkan sekian banyak indikator kinerja untuk setiap jenjang struktural ASN.

“Tapi yang kelihatan sekarang hanya didukung dengan daftar hadir dan laporan kegiatan bulanan, maka tambahan penghasilan ini bisa didapatkan secara tetap oleh ASN setiap bulannya,” ujar dia.

Wakl Ketua DPRD Sikka Periode 2009-2014 ini mengatakan dalam RPJMD 2018-2023, dirumuskan masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik sebagai bagian dari masalah pokok belum optimalnya reformasi birokrasi. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh 3 akar masalah yaitu masih rendahnya profesionalitas ASN, masih rendahnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.

Hemat Fraksi Paretai Demokrat, kondisi dan profil ASN sebagaimana pengakuan dari pemerintah, sebenarnya belum boleh diberi tambahan penghasilan.

“Buatkan dulu standarisasi profesionalitasnya, tingkatkan akuntabilitasnya dan optimalkan pengelolaan keuangan daerahnya, selanjutnya jabarkan indikator kinerja terukur untuk semua jenjang, baru diajukan kembali tambahan pengahasilan, tetapi dengan nomenklatur sesuai gagasan awal yaitu tunjangan kinerja,” pinta dia.*** (eny)