Dana Desa di NTT Mencapai Rp 2,5 Triliun Lebih

Avatar photo

- Redaksi

Selasa, 28 Agustus 2018 - 17:21 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Dibaca 23 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Penjabat Gubernur NTT Robert Simbolon memukul gong saat pembukaan rapat koordinasi Dinas PMD NTT di Hotel Capa Maumere, Senin (27/8)

Dana Desa di NTT Mencapai Rp 2,5 Triliun Lebih

Foto: Penjabat Gubernur NTT Robert Simbolon memukul gong saat pembukaan rapat koordinasi Dinas PMD NTT di Hotel Capa Maumere, Senin (27/8) Dana Desa di NTT Mencapai Rp 2,5 Triliun Lebih

Maumere-SuaraSikka.com: Alokasi dana desa untuk 2.996 desa di Propinsi NTT mengalami peningkatan. Untuk tahun 2018, alokasi dana desa mencapai angka yang begitu besar yakni Rp 2.547.533.383.000. Diharapkan alokasi dana desa dapat meningkatkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Untuk memantapkan rencana kerja tindak lanjut dan koordinasi kegiatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi NTT menggelar rapat koordinasi di Maumere Kabupaten Sikka. Rakor selama tiga hari ini berlangsung di Hotel Capa Kecamatan Kangae, Senin-Kamis (27-30/8). Penjabat Gubernur NTT Robert Simbolon langsung membuka rakor tersebut, Senin (27/8) malam.
Di hadapan sekitar 300 peserta yang datang dari seluruh kabupaten/kota di NTT, Robert Simbolon mengakui bahwa dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2016 hingga 2018. Pada tahun 2016 alokasi dana desa sebesar Rp 1.849.353.802.000, kemudian meningkat dua kali lipat pada tahun 2017 menjadi Rp 2.360.353.320.000.
Dia berharap peningkatan tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya tujuan dan capaian program pemberdayaan masyarakat desa yaitu meningkatnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dana desa yang jumlahnya tidak sedikit ini mestinya dikelola dengan baik sehingga bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat desa.
“Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita memastikan bahwa dana desa yang terus mengalami peningkatan tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu saya minta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus lebih maksimal di dalam pengelolaannya, baik dari segi kebijakan maupun aturan termasuk implementasi di lapangan,” ujar Robert Simbolon.
Robert Simbolon menegaskan bahwa hal pertama yang harus dilakukan yakni kesiapan dari sisi kelembagaan, dalam hal ini Dinas PMD. Dia mengingatkan bahwa Dinas PMD di semua tingkatan, dari provinsi sampai kabupaten, merupakan instansi terdepan yang untuk sementara ini masih menjadi satu-satunya yang bisa diandalkan mengurus sekaligus mendampingi dan melayani masyarakat.
Dia berharap Dinas PMD terus-menerus mengupayakan peningkatan peran organisasi. Dinas PMD perlu memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi, berprakarsa, melakukan sendiri apa yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Kehadiran Dinas PMD, katanya, penting, bahkan dia menyebut masih bersifat keharusan.
Robert Simbolon meminta peserta rakor melakukan evaluasi atas seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dana desa secara baik. Dia berharap rakor dapat menghasilkan pikiran-pikiran konstruktif dalam mengimplementasikan UU Desa di NTT.
“Manfaatkan forum rakor sebaik mungkin untuk mendiskusikan berbagai persoalan dan solusi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa serta program prioritas,” pesan dia.
Dia juga mengingatkan agar ada peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap desa secara efektif dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Selain itu dia menegaskan agar terus-menerus melakukan peningkatan sumber daya manusia bagi para pengelola dana desa baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa sehingga ada kesamaan pemahaman dan implementasi sesuai ketentuan yang berlaku.*** (eny)
REKOMENDASI:
Baca Juga :  Kritik Konstruktif Perindo Sikka tentang Ranperda Pilkades Serentak

Berita Terkait

Perda Pilkades Ditetapkan, PKB Sikka Dorong Perempuan dan Generasi Muda Ikut Kontestasi
UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta
Tok! Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset
Cegah Risiko Kanker Paru-Paru, Begini Caranya!
Kritik Konstruktif Perindo Sikka tentang Ranperda Pilkades Serentak
Duel Seru Final LCC 4 Konsensus Kebangsaan, SMAN 1 Maumere Juara
Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum
Demokrat Tidak Ajukan Nama Calon Wapres Pengganti Gibran

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 10:05 WITA

Perda Pilkades Ditetapkan, PKB Sikka Dorong Perempuan dan Generasi Muda Ikut Kontestasi

Jumat, 20 November 2026 - 20:27 WITA

UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta

Minggu, 15 November 2026 - 10:16 WITA

Duel Seru Final LCC 4 Konsensus Kebangsaan, SMAN 1 Maumere Juara

Sabtu, 14 November 2026 - 09:58 WITA

Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum

Selasa, 10 November 2026 - 15:56 WITA

30 SMA/SMK di Sikka Ramaikan Lomba Cerdas Cermat 4 Konsensus Kebangsaan HUT Partai Golkar

Minggu, 8 November 2026 - 14:40 WITA

Sekda Sikka Dorong Alumni GMNI Aktif Kontribusi Membangun Daerah

Jumat, 6 November 2026 - 23:16 WITA

Besok, PA GMNI Sikka Gelar Konfercab II, 4 Kandidat Ketua Saling Bersaing

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WITA

Perkuat Kapasitas Pelaku UMKM, Astra International Gelar Pelatihan Pengolahan VCO di Desa Bloro

Berita Terbaru

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena

Daerah

UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta

Jumat, 20 Nov 2026 - 20:27 WITA

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyerahkan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani, Kamis (19/11)

Nasional

Tok! Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:20 WITA

Ilustrasi pemeriksaan riwayat kesehatan

Nasional

Cegah Risiko Kanker Paru-Paru, Begini Caranya!

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:00 WITA