Target PAD Sikka 2019 Turun Jauh Dibandingkan Tahun Lalu

0
333
Target PAD Sikka 2019 Turun Jauh Dibandingkan Tahun Lalu
Bupati dan Wakil Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo dan Romanus Woga dalam paripurna belum lama ini
Maumere-SuaraSikka.com: Semangat pemerintah yang baru di bawah kendali kepemimpinan Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo alias Robby Idong dan Wakil Bupati Sikka Romanus Woga (Roma) ternyata belum tampak dari sisi pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah mematok target PAD Sikka 2019 hanya Rp 100 miliar, turun jauh jika dibandingkan dengan APBD 2018.
Pada tahun lalu, di zaman Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera, pemerintah dan DPRD bersepakat menargetkan PAD sebesar Rp 104.336.181.899. Target ini kemudian didongkrak naik di masa Bupati Robby Idong pada saat Perubahan APBD 2018 menjadi Rp 114 miliar lebih. Anehnya, justeru untuk tahun 2019, pemerintah malah menurunkan terget PAD.
Robby Idong melalui Pidato Pengantar Nota Keuangan atas RAPBD 2019, Senin (18/11) malam, menyampaikan PAD sebesar Rp 100 miliar, turun Rp 4.336.181.899 atau 4,15 persen. Struktur PAD Sikka itu sendiri terdiri dari pajak daerah turun Rp 1.574.572.998, retribusi daerah naik Rp 869.233.954, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun Rp 171.374.107, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah turun Rp 3.459.468.748.
Fraksi PKP Indonesia menanggapi kecewa turunnya target PAD Sikka 2019. Ketua Fraksi PKP Indonesia Alfridus Melanus Aeng melontarkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab oleh pemerintah.
“Apa yang salah dengan sistem perencanaan kita untuk menaikkan PAD? Apakah potensi daerah kita tidak menjanjikan bagi peningkatan PAD? Apakah sumber daya manusia kita kurang kreatif menggali sumber-sumber pendapatan dalam meningkatkan PAD? Ataukah memang mental kita menggantungkan PAD kita pada orang sakit?” tanya Alfridus Melanus Aeng.
PKP Indonesia mencatat PAD Sikka selama ini lebih dari 50 persen bersumber dari pendapatan RSUD TC Hillers Maumere dan Dinas Kesehatan yang mengelola pelayanan bagi orang sakit. Menurut Alfridus Melanus Aeng, itu artinya nafas pemerintah dihidupi oleh orang sakit.
“Pertanyaannya sederhana, jika biaya kesehatan digratiskan bagi orang sakit, apa yang dapat kita lakukan terhadap PAD Kita,” tanyanya lagi menyindir kebijakan Roma menggratiskan biaya kesehatan.
Menurut Fraksi PKP Indonesia, stigma pendapatan dihidupkan oleh orang sakit, harus berubah, dengan membalikkan angka persentase bahwa PAD Sikka harusnya lebih dari 50 persen bersumber dari perangkat daerah yang mengelola pendapatan di luar rumah sakit dan Dinas Kesehatan. Untuk itu Fraksi PKP Indonesia berharap dalam pembahasan nanti agar target PAD 2019 dinaikkan di atas Rp 100 miliar, atau setidaknya sama dengan target pada APBD Perubahan 2018.
Senada dengan itu, Fraksi Partai Golkar memandang masih banyak pos pendapatan yang bisa digenjot agar memberikan kontribusi signifikan bagi PAD. Ketua Fraksi Partai Golkar Maria Angelorum Mayestati menyentil penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran.
Mengutip data BPS melalui Sikka Dalam Angka Tahun 2017, Mayestati menyebut jumlah hotel pada tahun 2016 sejumlah 25 buah, belum lagi jumlah restoran dan rumah makan. Diprediksi, dalam dua tahun ini mengalami peningkatan sehingga penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran mestinya lebih dioptimalkan.
“Saat ini selain banyak bertumbuh hotel, restoran, rumah makan, juga banyak bermunculan kafe dan kos-kosan eksklusif yang mungkin belum tersentuh regulasi yang ada, sehingga menjadi urgen untuk meninjau kembali payung regulasi. Jika langkah ini dilakukan, maka peningkatan PAD bisa mengalami kenaikan siginifikan,” ujar dia.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah agar melakukan inovasi terhadap berbagai sumber daya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan PAD. Meski demikian, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Stefanus Sumandi meminta penjelasan pemerintah terkait menurunnya target PAD 2019.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini