Ide Cerdas GMNI, Jadikan Sikka Kabupaten Bebas KKN

Maumere-SuaraSikka.com: Hari ini, Minggu (9/12), merupakan peringatan hari anti korupsi sedunia. Bertepatan dengan itu GMNI Sikka, mengeluarkan rilis terbarunya, dengan sebuah pernyataan dan ide yang cerdas. Aktifis mahasiswa yang kerap melawan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ini menginginkan Kabupaten Sikka sebagai daerah yang bebas KKN.

Rilis GMNI Sikka diterima media ini satu hari sebelum peringatan hari anti korupsi sedunia. Rilis yang memuat enam poin penting terebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris GMNI Sikka yakni Emilianus Y. Naga dan Stefanus B. Lwayan.

GMNI Sikka berpendapat korupsi itu benalu sosial yang merusak struktur pemerintahan dan menjadipenghambat utama jalannnya pemerintahan dan pembangunan. Korupsi adalah sikap hidup oknum atau kelompok orang yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak.

“Kami mengecam oknum-oknum maupun lembaga yang dengan sengaja atau yang merusak struktur pemerintahan, yang menjadi penghambat utama jalannya pemerintahan dan pembangunan. Karena itu kami mendesak Bupati Sikka untuk menjadikan kabupaten ini bersih dari praktik KKN,” seru GMNI Sikka.

GMNI Sikka menulis proses birokrasi relatif lambat sehingga setiap orang atau lembaga menginginkan jalan pintas yang cepar dengan cara memberikan uang pelicin atau sogok. Praktik ini akan berlangsung terus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat. Lalu kemudian muncullah golongan pegawai yang termasuk dalam kategori orang kaya baru (OKB).

Emilianus Y. Naga berpandangan korupsi selalu mengakibatkan situasi pembangunan ekonomi yang tidak pasti. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat pengembangan sistem pemerintahan demokratis. Korupsi memupuk tradisi perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok, yang mengenyampingkan kepentingan publik.

“Dengan begitu korupsi menutup rapat-rapat kesempatan rakyat lemah menikmati pembangunan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” ujar dia.

Menurut GMNI Sikka, seruan untuk melawan praktik-praktik KKN, selama ini baru sebatas merangkai kata demi perubahan. Implementasi dalam bentuk gerakan masih amat sulit untuk dilaksanakan. Hemat dia, dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak serta merobohkan pilar-pilar korupsi.

“Korupsi sudah terlalu lama menjadi wabah yang tidak pernah kunjung selesai, karena pembunuhan terhadap wabah itu tidak pernah tepat sasaran. Ibarat sakit di kepala tapi obatnya di kaki. Apalagi hakikat pemberantasan korupsi hanya menjadi komoditas politik, bahkan retorika ampuh untuk menarik simpati,” katanya.

GMNI Sikka menginginkan keseriusan negara dalam melakukan pemberantasan korupsi, baik di tingkat pusat hingga daerah. Pada level Kabupaten Sikka, Bupati Sikka harus memiliki kemampuan melihat dan menelusuri borok-borok yang memberi ruang terjadinya praktik KKN. Dan lubang-lubang itu harus disikapi serius, tidak hanya dengan retorika saja.

Aktifis mahasiswa ini memberikan dua saran sikap tegas untuk mengeliminir rentannya praktik korupsi. Dua saran tersebut yakni sanksi pengasingan dan pemsikinan terhadap oknum yang secara hukum dinyatakan sebagai pelaku KKN, dan penghapusan remisi bagi pra koruptor.*** (eny)