“Perseteruan” Bupati dan DPRD Sikka Bakal Muncul Babak Baru

0
616
“Perseteruan” Bupati dan DPRD Sikka Bakal Muncul Babak Baru
Suasana paripurna penetapan persetujuan DPRD Sikka tentang RAPBD TA 2019, Senin (31/12/2018) lalu
Maumere-SuaraSikka.com: Kisruh tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Sikka sepertinya belum berkesudahan. Masih terdapat perbedaan persepsi antara Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo atau Robby Idong dan DPRD Sikka. Dan ini yang antara lain bakal memunculkan babak baru “perseteruan” dua lembaga penyelenggara pemerintahan tersebut.
Setelah selesai penetapan APBD Sikka 2019, Senin (31/12), Robby Idong menegaskan bahwa tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota DPRD Sikka merujuk kepada Perbup Nomor 33 Tahun 2018 tentang Harga Satuan Barang dan Biaya TA 2019. Perbup ini mengatur tunjangan perumahan sebesar Rp 6.250.000 peranggota perbulan dan tunjangan transportasi Rp 9 juta peranggota perbulan.
Namun pendapat Bupati Sikka berbeda dengan Pimpinan DPRD Sikka. Menurut tiga orang pimpinan, tunjangan perumahan sebesar Rp 10 juta peranggota perbulan dan tunjangan transportasi Rp 12,5 juta peranggota perbulan.
Melalui keterangan pers usai penetapan APBD 2019, Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa yang didampingi Wakil-Wakil Ketua Sufriyance Merison Botu dan Donatus David, menegaskan pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi untuk tahun 2019 merujuk kepada Perbup Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 35 Tahun 2017 tentang Harga Satuan Barang dan Biaya TA 2018.

Berita Terkait:


Terkait perbedaan ini, Gorgonius Nago Bapa mengatakan pemerintah punya kewenangan untuk melaksanakan peraturan perundangan-undangan. Dia mempersilakan pemerintah mengeksekusi pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi, apakah menggunakan Perbup 45/2017 ataukah Perbup 33/2018.
“Untuk tahun 2018 ini, sudah selesai. Ada babak baru. Kita akan lihat tahun 2019. Pelaksanaannya seperti apa, itu wewenang pemerintah. Dan kami akan jalankan fungsi pengawasan,” ujar Gorgonius Nago Bapa.
Gorgonius Nago Bapa mengatakan APBD Sikka 2019 yang sudah ditetapkan, sesuai dengan proses pembahasan yang dilakukan DPRD Sikka dan Pemkab Sikka baik dari komisi, badan anggaran, hingga asistensi ke Pemprop NTT untuk mendapatkan SK Gubernur NTT. Perbup 45/2017 menjadi referensi karena pemerintah juga menggunakan Perbup yang sama ketika merancang RAPBD 2019 yang diajukan ke DPRD Sikka.
Hingga sekarang kisruh tunjangan perumahan dan transportasi masih kelihatan dingin saja. Sementara itu informasi yang dihimpun media ini, Sat Reskrim Polres Sikka sedang melakukan pengumpulan bahan dan keterangan untuk menyikapi dugaan persekongkolan yang dilakukan DPRD Sikka dan Pemkab Sikka di zaman kepemimpinan Bupati Yoseph Ansar Rera, terkait perubahan peraturan bupati menyangkut tunjangan perumahan dan transportasi tahun 2018.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini