Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo dan Bupati Kutai Barat menandatangani MoU Perlindungan Tenaga Kerja, Kamis (16/5), di Gedung Serba Guna Kompleks Kantor Bupati Kutai Barat, Sendawar
Sendawar-SuaraSikka.com: Bupati Sikka Propinsi NTT Fransiskus Roberto Diogo dan Bupati Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur FX Yapan, Kamis (16/5), menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang Perlindungan Tenaga Kerja asal Kabupaten Sikka di Kabupaten Kutai Barat.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Sikka Even Edomeko, dalam rilisnya menyampaikan penandatangan MoU berlangsung di Gedung Serba Guna Kompleks Kantor Bupati Kutai Barat, Sendawar. MoU ini merupakan kerja sama antara dua pemerintah daerah tersebut di bidang ketenagakerjaan.
Seremoni penting ini disaksikan Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa, didampingi Ketua Komisi III DPRD Sikka Alfridus Melanus Aeng dan Wakil Ketua Komisi III DPRD Sikka Stefanus Sumandi, serta Wakil Bupati Kutai Barat H. Edyanto Arkan dan Sekda Kutai Barat Yacob Tullur.
Hadir juga Kepala Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Germanus Goleng dan Kepala Dinas Nakertrans Kutai Barat Silan. Selain itu hadir juga para pimpinan perangkat daerah se-Kabupaten Kutai Barat, dan para Camat se-Kabupaten Kutai Barat, serta para pengusaha perkebunan se-Kutai Barat.
Setidaknya ada 4 tujuan yang termuat pada MoU dengan Nomor 6/HK/MOU/2019 dan 130/HK.TU.P/V/2019 itu. Pertama, melindungi tenaga kerja asal Kabupaten Sikka dari perdagangan orang (human trafficking). Kedua, menertibkan administrasi tenaga kerja asal Kabupaten Sikka. Ketiga, menertibkan prosedur perekrutan tenaga kerja asal Kabupaten Sikka berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; Dan keempat, memberikan jaminan pelayanan kesehatan, keamanan dan keselamatan tenaga kerja asal Kabupaten Sikka.
Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pemkab Kutai Barat yang selama ini berkenan menerima para warga Kabupaten Sikka yang bekerja di wilayahnya.
Bupai Sikka Fransiskus Roberto Diogo bersama Ketua DPRD Sikka Gorgonus Nago Bapa pose bersama pekerja asal Kabupaten Sikka di Kutai Barat,Kamis (16/5)
“Saya dan Wakil Bupati Sikka bertekad memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sikka. Salah satu kebutuhan tersebut adalah bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak. Sayangnya, belum banyak lapangan kerja yang bisa kami siapkan, sehingga warga kami memilih merantau untuk bekerja. Salah satunya di Kabupaten Kutai Barat,” tutur Bupati Sikka.
Dia menambahkan terdapat banyak masalah yang dialami pekerja asal Kabupaten Sikka di Kutai Barat. Masalah utamanya karena tidak ada administrasi kependudukan. Dia pun mengajak Bupati Kutai Barat dan jajaran pemerintahan di daerah itu untuk bekerjasama, demi melindungi warga asal Kabupaten Sikka yang sudah menjadikan Kutai Barat sebagai rumah keduanya.
Sebelum ke Kutai Barat, Bupati Sikka mengaku telah meminta restu kepada Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, dalam rangka kerja sama lintas kabupaten di luar propinsi. Dia mengatakan Gubernur NTT merestui kerja sama ini, karena masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu program Pemerintah Provinsi NTT untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada semua pekerja selaku anak-anak bangsa.
Bupati Kubar FX Yapan mengapresiasi kesepakatan kerja sama yang baru saja ditandatangani. Dia mengaku senang, karena terlebih selama ini para pekerja dari Kabupaten Sikka khususnya dan NTT umumnya sudah membantu membangun Kutai Barat.
“Jumlah total mereka itu ada 219.000 lebih. Tapi betul yang Bupati Sikka sampaikan, hanya sedikit yang punya KK dan KTP Elektronik, sehingga kami juga belum bisa melayani mereka secara maksimal,” ujar dia.
Dia pun menceritakan pengalaman berhadapan dengan pekerja asal NTT. Ceritanya, pernah suatu waktu ada pekerja asal NTT yang mengalami sakit mental. Kemudian pekerja ini dibawa berobat ke RS Jiwa. Dia sendiri tidak tahu siapa yang membawa pekerja tersebut ke RSJ. Lalu tiba-tiba dia mendapat tagihan sebesar Rp 250 juta.
“Yah, saya bantu. Karena memang itu tugas saya sebagai Bupati. Tapi saya takut juga, karena bisa jadi temuan BPK,” cerita dia.
Da mengaku senang sekali sudah menjalin kerja sama dengan Kabupaten Sikka. Selanjutnya dia berharap suatu saat dia bisa berkunjung ke Kabupaten Sikka, untuk menjalin kerja sama di bidang lain seperti pendidikan, kebudayaan, pertanian, dan potensi lainnya.
Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa menyatakan mendukung semua niat luhur Pemkab Sikka untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka. Pihaknya juga akan terus mendukung Bupati dan Pemkab Sikka menjalin kerja sama dengan pemkab-pemkab lain.***
Data dari Paguyuban Ikatan Keluarga Timur (IKKETIM), terdapat lebih dari 2.000 pekerja asal Kabupaten Sikka yang bekerja di Kutai Barat. Sebagian besar bekerja pada sektor perkebunan dan pertambangan. Namun, sebagian besar pekerja asal Kabupaten Sikka tidak memiliki kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Akibatnya, mereka sering diperlakukan tidak adil, termasuk tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan berbagai hak lain. Dan sering kali dikenakan pemutusan hubungan kerja, tanpa diberi pesangon.*** (eny)
