Maumere-SuaraSikka.com: Paska beredarnya video viral “caci-maki” Bupati Alor Amon Djobo, DPP PDI Perjuangan langsung bereaksi. Banteng moncong putih itu mencabut rekomendasi dukungan kepada Bupati Alor.
Pencabutan rekomendasi dukungan tertuang melalui Surat DPP Nomor 2922/IN/DPP/VI/2021, tertanggal 2 Juni 2021. Surat tersebut ditandatangani Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Surat Pencabutan Dukungan dilakukan karena sebelumnya DPP PDI Perjuangan pada Nopember 2017 mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Djobo untuk berkontestasi pada Pilkada Alor 2018.
Melalui Surat Pencabutan Dukungan, DPP PDIP langsung menginstruksikan kepada DPC PDIP Alor agar berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDIP di DPRD Alor untuk mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor.
Surat pencabutan dukungan diterbitkan setelah DPP PDIP mencermati berbagai persoalan yang muncul selama kepemimpinan Bupati Alor Amon Djobo, seperti melakukan perbuatan tidak terpuji dengan pengusiran terhadap jajaran Kementerian Sosial dan juga terhadap aparat TNI.
Menurut DPP PDIP, Bupati Alor Amon Djobo tidak memahami tata kelola pemerintahan dalam hal koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke daerah.
Andreas Hugo Pareira, anggota DPR RI dari Dapil Flores Lembata dan Alor ikut angkat bicara atas sikap Bupati Alor Amon Djobo.
Dia mengatakan perilaku Bupati Alor yang mencaci-maki Menteri Sosial dan Ketua DPRD Alor, sangat tidak pantas dilakukan.
“Apalagi dengan kata-kata makian yang sangat jorok disertai ancaman,” ujar dia melalui keterangan pers yang diterima media ini.
Menurut AHP, tindakan Bupati Alor merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan, apalagi oleh seorang pejabat setingkat bupati.
“Dan nampaknya, pola perilaku tidak pantas seperti ini merupakan kejadian berulang, karena perilaku seperti ini juga pernah dilakukan terhadap seorang perwira menengah Kodam Udayana,” tulis AHP, anggota Komisi X DPR RI.
Dia menambahkan Bupati Alor Amon Djobo seharusnya menjadi panutan masyarakat. Tapi justeru perilaku Bupati Alor mempertontonkan kebrutalan temperamen dan emosi yang tidak terkendali.
Perilaku seperti itu, hemat AHP, perlu menjadi perhatian semua pihak, agar sang bupati pengumbar caci-maki brutal tersebut memperoleh sangsi hukum maupun politik sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan tidak terpuji itu.
Sebelumnya beredar sebuah video yang memperlihatkan Bupati Amon Djobo sedang marah kepada staf Kementerian Sosial, hingga mengeluarkan kata-kata kasar. Video ini beredar luas secara nasional, dan menjadi viral.*** (eny)
