Ironi Tim Gabungan, Lapor Balik Korban Penganiayaan

0
2350
Ironi Tim Gabungan, Lapor Balik Korban Penganiayaan
Antonius Yohanes Bala

Negara adalah satu-satunya organisasi yang menjalankan kewajiban dasar dalam memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM warga negara.

Tim Gabungan (SatPol PP, Polri dan TNI) adalah perwujudan negara di garda terdepan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa tidak harus menjalankan kewajiban dasar (generic obligation) itu dalam bertugas.

Apalagi secara eksplisit SatPol PP diwajibkan menjunjung tinggi HAM berdasarkan Pasal 20 huruf a PP Nomor 16 Tahun 2018, lalu Kepolisian RI berdasarkan Pasal 14 (1) huruf I UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan TNI berdasarkan Pasal 2 huruf d UU Nomor 13 Tahun 2004 tentang TNI.

Kekerasan yang dilakukan Tim Gabungan di Lingkar Luar pada Selasa, 6 Juli 2021 terhadap korban saudara Emanuel Manda, merupakan contoh konkrit bahwa Tim Gabungan telah mengabaikan prinsip indivisibilitas HAM dalam pelaksanaan tugasnya.

Prinsip ini menegaskan bahwa negara dalam melaksanakan kewajiban melindungi, memenuhi dan menghormati HAM warga negara tidak boleh dengan cara-cara melanggar HAM atau mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM yang lainnya.

Jadi, kalau Tim Gabungan menjalankan mandat UU untuk melakukan upaya penertiban masyarakat dalam rangka penegakkan protokol kesehatan Covid-19, dan selanjutnya menemukan masalah di lapangan, maka tindakan yang harus diambil hanya berupa penyadaran dan pemberdayaan warga, atau tindakan hukum lainnya sesuai kualitas pelanggarannya.

Tidak ada alasan hukum apapun yang membenarkan Tim Gabungan melakukan kekerasan fisik (penganiayaan) dan psikis (menghina dengan kata-kata kotor) terhadap siapapun dalam menjalankan tugas tersebut.

Apalagi kerena alasan remeh-temeh, lelah menjalankan tugas sehingga emosi tidak terkendali.

Akibat kekerasan ini, paling tidak memperlihatkan beberapa dikategorikan pelanggaran HAM baru seperti: 1) Korban mengalami luka secara fisik di bagian wajahnya; 2) Luka batin (psikis) karena martabat kemanusiaanya terhina; 3) Pekerjaannya terhenti untuk sementara dengan demikian kestabilan ekonomi keluarganya terganggu; 4) Ada biaya tambahan yang ditanggung sendiri untuk pengobatan yang diambil dari penghasilannya yang telah mengalami ketidakstabilan itu.

Semua ini akan menjadi tanggungan pribadi dan keluarganya

Atas perlakuan ini, respon Emanuel Manda dan Kuasa Hukumnya sudah benar, yakni melaporkan tindakan kekerasan ini kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Eman Manda ingin mendapatkan pertanggungjawaban negara atas kekerasan yang dialami dari tindakan aparat negara tersebut dan dampak yang ditimbulkannya.

Tapi rupanya, Eman Manda tidak mudah memperjuangkan dan menemukan keadilan dari negara ini. Karena dia harus berhadapan dengan laporan dari pelaku kekerasan (Tim Gabungan) sebagai upaya pembelaan dan pembenaran atas tindakan mereka.

Laporan Tim Gabungan terhadap Eman Manda (korban) karena dianggap melakukan perlawanan terhadap petugas di lapangan adalah hal yang biasa secara hukum. Nanti dibuktikan pada proses selanjutnya.

Namun menjadi menarik ketika laporan ini baru dilakukan setelah Eman Manda (korban) melakukan laporan terlebih dahulu atas tindakan kekerasan Tim Gabungan terhadapnya ke polisi.

Patut diduga upaya ini dilakukan dengan maksud mengintimidasi korban. Mereka berupaya meletakan korban sebagai penyebab dari kekerasan yang terjadi. Mereka berharap korban terintimidasi dan memilih skenario menarik laporan polisinya atau memilih jalan damai.

Ini skenario umum yang sering terjadi dan tampak dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap warga masyarakat.

Oleh kerena itu, saya menganjurkan kepada Eman Mada, keluarga dan Tim Kuasa Hukumnya agar tetap berpendirian melanjutkan laporannya dan menghadapi laporan Tim Gabungan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal ini diperlukan untuk 3 alasan mendasar. Pertama, menguji sejauh mana kebenaran dan kualitas pelanggaran korban terhadap prokes Covid-19 itu dapat mengancam gagalnya upaya pananggulangan pandemi di Kabupaten Sikka seperti yg dilaporkan.

Kedua, membuktikan bahwa kekerasan terhadap korban itu merupakan abuse of power negara (Tim Gabungan) terhadap warga yg bertentangan dengan mandat hukum Tim Gabungan.

Dan ketiga, menjadi contoh kasus keberanian warga negara untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan negara yang teridikasi tidak adil, diskriminasi dan sewenang-wenang.

Akhirnya untuk para pegiat HAM, marilah kita bersatu padu mengawal proses hukum ini hingga tuntas. Berpihak pada korban adalah panggilan nurani yang mulia.

Kita harus terus berupaya bersama Pemkab Sikka dalam mengatasi pandemi Covid-19 tanpa kekerasan dan berperspektif HAM.***

Penulis Antonius Yohanes Bala, Pengamat Hukum dan HAM, tinggal di Maumere

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini