Maumere-SuaraSikka.com: Dinas PKO Sikka menarik ratusan guru negeri dari sekolah swasta. Tak pelak pengurus yayasan sekolah swasta pun mengancam menghentikan kegiatan belajar mengajar (KBM).
Penarikan guru-guru negeri berlangsung sejak tahun 2020 hingga sekarang. Setidaknya sudah lebih dari 100 guru negeri yang diambil pulang pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Majelis Pendidikan Keuskupan Maumere Romo Fidelis Dua menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk arogansi Kadis PKO Sikka Mayella da Cunha.
Hemat dia, sejak 13 Pebruari 2020, wacana tentang penarikan guru negeri sudah dibahas dalam pertemuan antara MPK dan Uskup Maumere bersama Bupati Sikka dan Kadis PKO Sikka.
Waktu itu MPK menyampaikan 8 rekomendasi, antara lain pemerintah daerah harus membantu sekolah swasta dalam distribusi tenaga pendidik (guru) untuk tingkat TK/PAUD, SD dan SMP.
MPK juga merekomendasikan agar Dinas PKO Sikka tidak boleh menarik guru ASN dari sekolah swasta dengan alasan mengisi kekurangan guru di sekolah negeri.
“Ada kesepakatan dan janji-janji Bupati yang menegaskan bahwa tidak ada penarikan guru ASN dari sekolah swasta. Kadis PKO diminta untuk tidak menarik guru ASN dari sekolah swasta. Tetapi Kadis PKO tetap melakukan penarikan,” beber Romo Fidelis Dua.
Terhadap kebijakan yang masih terus berlangsung hingga sekarang, MPK dalam aksi damai di Kantor Dinas PKO Sikka dan Kantor Bupati Sikka, Jumat (3/9), dengan tegas meminta pemerintah menghentikan kebijakan tersebut.
“Kami mendesak dengan tegas agar stop menarik guru ASN dari sekolah swasta dari tingkat TK/PAUD, SD dan SMP,” ungkap Romo Fidelis Dua.
Bersamaan dengan itu, Romo Fidelis menuntut agar pemerintah mengembalikan semua guru negeri yang ditarik Dinas PKO sejak tahun 2020.
Jika tuntutan ini tidak direalisasikan, Romo Fidelis Dua memastikan pihaknya akan mengembalikan semua guru negeri dari PAUD hingga SMA yang masih mengajar pada sekolah-sekolah swasta.
“Kami juga akan menghentikan semua proses KBM di sekolah swasta,” ancam Romo Fidelis Dua.
Malah, kata dia, saat ini sejumlah sekolah swasta kesulitan melaksanakan KBM karena tidak ada lagi guru. Kondisi ini akan terus berdampak jika pemerintah tidak segera melakukan intervensi.
Romo Fidelis Dua mengatakan penarikan guru negeri dari sekolah swasta, secara tidak langsung telah melumpuhkan aktifitas pendidikan sekolah-sekolah swasta.
Sekolah-sekolah swasta, kata dia, sejatinya bisa mencarikan pengganti guru negeri yang sudah ditarik pemerintah. Persoalannya, sekolah-sekolah swasta terkendala dengan biaya.
Untuk itu, kata dia, pemerintah wajib membantu sekolah swasta baik menyangkut ketenagaan maupun infrastruktur.
Aksi damai Majelis Pendidikan Keuskupan Maumere melibatkan perwakilan dari 37 yayasan sekolah swasta. Mereka bergerak dari Istana Keuskupan Maumere.
Selain Romo Fidelis Dua, terlihat juga Ketua Sanpukat Romo Domi Dange, Ketua Yapenthom Robby Keupung, dan Ketua Yayasan Tana Nua Paulus Depa.*** (eny)
