Maumere-SuaraSikka.com: Seorang wanita bercadar menerobos Istana Merdeka, Selasa (24/10) sekitar pukul 07.00 Wita. Aksi ini berhasil dicegah Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Dalam video yang beredar luas di media sosial terlihat wanita tersebut hendak melawan petugas dengan berlari ke arah pintu istana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah dilakukan identifikasi dan penggeledahan, wanita bercadar ini megantongi sebuah senjata api jenis FN buatan Belgia dengan type semi otomatis dan memiliki kaliber peluru 5,7 mm yang sering digunakan pada perang Afganistan.
Identitas pelaku kemudian terungkap lewat pendalaman lanjutan. Wanita tersebut berinisial SE, warga RT/RW 013/003, Koja, Jakarta Utara.
Ketua RT 013 Nurjanah membenarkan SE adalah warganya. Menurut Nurjanah, perilaku SE dalam keseharian tidak menunjukan hal-hal mencurigakan.
Aksi SE tidak bisa dianggap sebagai hal yang biasa saja. Setidaknya SE telah memberi prasyarat akan adanya ancaman terorisme di negeri ini. Apalagi menjelang G-20 yang akan berlangsung di Bali.
Berbagai reaksi pun muncul menanggapi aksi SE. Salah satunya datang dari Rogger Evantino, Sekjen Korps Nusantara.
Pria asal Nusa Tenggara Timur ini membidik eksistensi Badan Intelijen Negara dari sudut pandang pertahanan negara.
Bagi dia, profesionalisme BIN sangat penting. Apalagi Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) ini mendapat alokasi anggaran yang sangat besar dalam rangka mendeteksi dan meminimalisir segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap negara.
Setiap kali pembahasan anggaran di Komisi 1 DPR-RI, kata dia, selalu dilakukan tertutup. Bahkan tidak pernah detail dibuka ke publik. Dia lalu menduga, anggaran sangat besar secara porsi dan jumlah.
Ironinya, ujar dia, anggaran yang besar tidak didukung dengan kinerja dan prestasi. Malah sebaliknya, terjadi kecolongan dari case atau kejadian yang remeh-temeh yang ujungnya adalah mendegradasi konsep pertahanan negara.
Salah satu contoh kecolongan tersebut yakni kasus yang kemudian menjadi sorotan publik beberapa waktu lalu yang berkaitan dengan pertahanan negara.
Dia menyebut kasus tertembaknya Kabinda Papua, dan kasus hacker Bjorka yang berhasil membobol data para pejabat penting pemerintahan menjadi tontonan dunia akan perencanaan dan strategi pertahanan bangsa kita.
Selain itu juga dugaan investasi pribadi oleh pejabat yang menggunakan anggaran BIN itu sendiri, hingga dugaan BIN ikut mengurusi politik praktis, yang tentunya menjadi sorotan masyarakat.
“Pertanyaannya, apa prestasi dari lembaga yang merupakan sebuah unsur penting dalam pertahanan negara ini?” tanya pria yang sering disapa Bung Rogger.
Bung Rogger menambahkan bahwa dalam perspektif Ilmu Pertahanan, salah satu fungsi dari Ilmu Pertahanan Negara adalah membangun kekuatan pertahanan negara melalui fungsi-fungsi pertahanan.
Dia menyebut menyusun rencana kontingensi yang implementatif dengan mempertimbangkan berbagai ancaman terhadap eksistensi negara, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dengan berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman terjadinya low intensity conflict (LIC) berupa pemberontakan dan gerakan separatis bersenjata.
Karena itu, kata dia, dalam Jakum Hanneg (Kebijakan Umum Pertahanan Negara) termaktub secara jelas peran, fungsi dan tugas pokok BIN itu sendiri.
Bagi dia, dalam pelaksanaannya jika hal tersebut hanya sebatas cetak biru yang tidak diikuti implementasi, maka ini merupakan kegagalan BIN dalam menerjemahkan Visi dan Misi Pertahanan dan Kemanan Negara kita.
“Kelalaian ini tidak bisa diterima begitu saja dikarenakan alokasi anggaran yang sangat besar dari negara setiap tahun kepada BIN, yang harus dipertanggungjawabkan dengan kinerjanya,” kritik dia.
Rogger Evantino menyimpulkan kejadian-kejadian tersebut adalah bukti nyata ketidakmampuan Kepala BIN Jendral Budi Gunawan dalam mempimpin lembaga tersebut.
Dia lalu menyarankan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi total kinerja Jenderal Budi Gunawan.
“Selaku Sekjen Korps Nusantara, harapan saya perlu keberanian Presiden Joko Widodo mengevaluasi dan mengganti Kepala BIN Jendral Budi Gunawan,” saran dia.
Bagi dia, kepemimpinan Jenderal Budi Gunawan membuat BIN kecolongan berkali-kali. Situasi ini dapat dikatakan Jenderal Budi Gunawan gagal total dalam kontribusi akan kebijakan umum pertahanan negara yang sudah menjadi blue print Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Selain itu dia menyarankan agar dilakukan evaluasi menyeluruh di Komisi 1 DPR RI agar semuanya terbuka secara jelas dan transparan.
Hemat dia, percuma Komisi 1 memberikan anggaran besar setiap tahun tetapi ujungnya adalah kegagalan untuk mendeteksi dini ancaman terhadap pertahanan negara.
“Tidak seimbang antara kinerja dengan anggaran yang diterima, simpul dia.
Rogger Evantino juga menyarankan Panglima TNI Jendral Andhika Perkasa dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo untuk menarik setiap anggotanya yang terindikasi tidak profesional dan tidak netral dari kelembagaan BIN.
Pada bagian lain, Rogger Evantino meminta DPR-RI membuka secara terang benderang penggunaan anggaran BIN yang patut diduga disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu pada tahun 2024 mendatang.*** (eny)
