PAD Kabupaten Sikka berada pada posisi di atas Rp 50 miliar hingga Rp 150 miliar. Dengan klasifikasi ini, dana operasional Kepala Daerah diatur paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%.
Pertanyaannya, kenapa Pemkab Sikka hanya mengusulkan Rp 240 juta?
Sepertinya Penjabat Bupati Sikka sadar dengan kondisi kritis ini. Sehingga dia tidak mau ambil risiko mengusulkan sebagaimana ketentuan regulasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usulan dana operasional yang tidak wajar ini, mempertegas bahwa Kabupaten Sikka sudah di ambang kehancuran. Jika diibaratkan sebagai sebuah perusahaan, maka Perusahaan Kabupaten Sikka dalam kondisi menuju kebangkrutan.
Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Satu hal yang pasti, yakni berhubungan erat dengan tata kelola keuangan. Boleh dibilang, telah terjadi kegagalan dalam tata kelola keuangan. Hal ini bisa jadi karena perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tidak berjalan sinkron.
Ada beberapa contoh alasan kegagalan dalam pengelolaan keuangan, seperti kurangnya pengetahuan atau Ilmu akuntansi, kesulitan dalam mengukur performa postur anggaran sehingga penggunaannya tidak terencana baik, perencanaan keuangan daerah yang kurang tepat guna dan sasarannya, serta terlalu banyak utang.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya















