Ketua Komisi II DPR Setuju Usulan Pemilu dan Pilkada Digelar Beda Tahun

Selain itu, Rifqinizamy juga menyoroti dana hibah dalam pelaksanaan Pilkada yang berpotensi dikelola dengan tidak benar. Dia mengusulkan agar pengelolaan dana hibah tidak hanya diperiksa internal penyelenggara pemilu, melainkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu paling rumit dalam sejarah Indonesia, bahkan mungkin dalam sejarah dunia. Pasalnya, penyelenggaraan serentak Pilpres, Pileg dan Pilkada dalam tahun yang sama belum pernah terjadi sebelumnya.

Dia menyebut tumpang tindih tahapan menimbulkan tantangan besar, khususnya bagi penyelenggara di tingkat pusat hingga daerah. KPU harus menjalankan “double burden” tanpa jeda yang cukup.

Baca Juga :  Sarasehan Nasional di Maumere, Melchias Mekeng Mìnta Pemerintah di NTT Berbenah Diri Terbitkan Obligasi Daerah

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kadang orang bertanya, KPU ngapain habis ini? Padahal tahapan Pemilu itu minimal 22 bulan. Kalau lima tahun, tinggal tiga tahun untuk persiapan berikutnya,” jelas Afifuddin.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya evaluasi sistemik terhadap desain waktu penyelenggaraan pemilu ke depan.*** (*/eny)

Halaman : 1 2