Nagekeo Intervensi Anggaran Rp 3,8 Miliar Lebih untuk Pekerja Rentan, Bagaimana Sikka? Bupati: Kena Efisiensi

Avatar photo

- Redaksi

Senin, 11 Agustus 2025 - 14:18 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Vicky da Gomez Editor : Redaktur Dibaca 1,914 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Nagekeo Aurelio Assan

Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Nagekeo Aurelio Assan

Pemkab Nagekeo, menurut Aurelius Assan, sepenuhnya mendukung langkah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem melalui perlindungan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan anggaran yang ada, pemerintah berupaya untuk memastikan pekerja masyarakat dapat terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sesuai sasaran RPJMN untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek (UCJ).

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago bersama seorang pekerja rentan

Sikka Melempem
Lalu bagaimana Sikka? Kabupaten ini masih melempem karena belum ada perhatian serius bagi pekerja rentan di sektor informal. Perhatian justeru datang dari Gubernur NTT yang mengalokasikan anggaran Rp 608.932.800 untuk 6.041 pekerja rentan pada tahun 2025.

Kepala Dinas Nakertrans Sikka Valerianus Samador menjelaskan sedang berupaya membangun komunikasi dengan sejumlah anggota DPRD Sikka untuk membantu pekerja rentan melalui dana pokok-pokok pikiran.

“Sudah ada komunikasi dengan 1-2 anggota, kami akan terus bangun komunikasi dengan anggota yang lain,” jelas dia di Hotel Capa Maumere.

Baca Juga :  UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago semakin meyakinkan bahwa daerah itu belum berpihak kepada pekerja rentan. Saat distribusi Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan Buku Tabungan NTT bagi 556 pekerja rentan di Kecamatam Alok dan Alok Timur, Sabtu (9/8), Bupati Sikka beralasan sedang kena efisiensi. Selain efisiensi, alasan lain yakni kewajiban membayar utang dana PEN sebesar Rp 37 miliar setiap tahun.

Berita Terkait

Perda Pilkades Ditetapkan, PKB Sikka Dorong Perempuan dan Generasi Muda Ikut Kontestasi
UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta
Kritik Konstruktif Perindo Sikka tentang Ranperda Pilkades Serentak
Duel Seru Final LCC 4 Konsensus Kebangsaan, SMAN 1 Maumere Juara
Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum
30 SMA/SMK di Sikka Ramaikan Lomba Cerdas Cermat 4 Konsensus Kebangsaan HUT Partai Golkar
Sekda Sikka Dorong Alumni GMNI Aktif Kontribusi Membangun Daerah
Besok, PA GMNI Sikka Gelar Konfercab II, 4 Kandidat Ketua Saling Bersaing
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 10:05 WITA

Perda Pilkades Ditetapkan, PKB Sikka Dorong Perempuan dan Generasi Muda Ikut Kontestasi

Jumat, 20 November 2026 - 20:27 WITA

UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta

Minggu, 15 November 2026 - 10:16 WITA

Duel Seru Final LCC 4 Konsensus Kebangsaan, SMAN 1 Maumere Juara

Sabtu, 14 November 2026 - 09:58 WITA

Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum

Selasa, 10 November 2026 - 15:56 WITA

30 SMA/SMK di Sikka Ramaikan Lomba Cerdas Cermat 4 Konsensus Kebangsaan HUT Partai Golkar

Minggu, 8 November 2026 - 14:40 WITA

Sekda Sikka Dorong Alumni GMNI Aktif Kontribusi Membangun Daerah

Jumat, 6 November 2026 - 23:16 WITA

Besok, PA GMNI Sikka Gelar Konfercab II, 4 Kandidat Ketua Saling Bersaing

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WITA

Perkuat Kapasitas Pelaku UMKM, Astra International Gelar Pelatihan Pengolahan VCO di Desa Bloro

Berita Terbaru

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena

Daerah

UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta

Jumat, 20 Nov 2026 - 20:27 WITA

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyerahkan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani, Kamis (19/11)

Nasional

Tok! Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:20 WITA

Ilustrasi pemeriksaan riwayat kesehatan

Nasional

Cegah Risiko Kanker Paru-Paru, Begini Caranya!

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:00 WITA