Nagekeo Intervensi Anggaran Rp 3,8 Miliar Lebih untuk Pekerja Rentan, Bagaimana Sikka? Bupati: Kena Efisiensi

Pemkab Nagekeo, menurut Aurelius Assan, sepenuhnya mendukung langkah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem melalui perlindungan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan anggaran yang ada, pemerintah berupaya untuk memastikan pekerja masyarakat dapat terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sesuai sasaran RPJMN untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek (UCJ).

Sikka Melempem
Lalu bagaimana Sikka? Kabupaten ini masih melempem karena belum ada perhatian serius bagi pekerja rentan di sektor informal. Perhatian justeru datang dari Gubernur NTT yang mengalokasikan anggaran Rp 608.932.800 untuk 6.041 pekerja rentan pada tahun 2025.

Kepala Dinas Nakertrans Sikka Valerianus Samador menjelaskan sedang berupaya membangun komunikasi dengan sejumlah anggota DPRD Sikka untuk membantu pekerja rentan melalui dana pokok-pokok pikiran.

“Sudah ada komunikasi dengan 1-2 anggota, kami akan terus bangun komunikasi dengan anggota yang lain,” jelas dia di Hotel Capa Maumere.

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago semakin meyakinkan bahwa daerah itu belum berpihak kepada pekerja rentan. Saat distribusi Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan Buku Tabungan NTT bagi 556 pekerja rentan di Kecamatam Alok dan Alok Timur, Sabtu (9/8), Bupati Sikka beralasan sedang kena efisiensi. Selain efisiensi, alasan lain yakni kewajiban membayar utang dana PEN sebesar Rp 37 miliar setiap tahun.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya