Fraksi Partai Perindo mencermati persoalan mendasar dalam pelaksanaan program ini terletak pada akurasi dan dinamika data kemiskinan yang digunakan sebagai basis penentuan penerima manfaat. Lukas Lero mengatakan Fraksi Partai Perindo menemukan bahwa perbedaan kondisi antara kelompok masyarakat pada desil 1, desil 2, dan desil 3 sangat tipis dan relatif, sehingga pendekatan yang terlalu kaku dalam menentukan kategori penerima justeru berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
Dia mengatakan kebijakan yang berorientasi pada skema 1 keluarga miskin ekstrim 1 sarjana, pada prinsipnya merupakan langkah yang baik. Namun dalam implementasinya menjadi kurang adaptif karena tidak sepenuhnya mempertimbangkan realitas sosial ekonomi masyarakat yang dinamis dan berlapis.
Akibatnya, kata dia, terdapat kelompok masyarakat yang secara faktual berada dalam kondisi rentan, tetapi tidak terakomodasi dalam program hanya karena keterbatasan dan kekakuan basis data yang digunakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gagalnya penyaluran bantuan pendidikan untuk mendukung program 1 keluarga miskin ekstrim 1 sarjana, juga disoroti Fraksi PDI Perjuangan. Benediktus Lukas Raja menyebut realisasi hanya sekitar Rp 455 juta untuk 75 mahasiswa miskin ekstrim, menunjukkan bahwa perencanaan dan eksekusi program belum berjalan optimal.
“Padahal, secara konseptual, program ini sangat strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Namun tanpa perluasan jangkauan, penguatan basis data, serta keterkaitan dengan dunia kerja, program ini berisiko hanya menjadi intervensi terbatas yang dampaknya tidak bergaung luas,” kritik Fraksi PDI Perjuangan.
Bantuan Pendidikan yang gagal serap Rp 1 miliar lebih ini, dikelola oleh Bagian Kesra Setda Sikka. DPRD Sikka merekomendasikan perlu dilakukan evaluasi terhadap rendahnya serapan anggaran dan terbatasnya penerima manfaat Bantuan Pendidikan yang dianggarkan sebesar Rp 1.5 miliar tetapi terealisasi sebesar Rp 455 juta untuk 75 penerima manfaat.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
