Namun, kerja sama dua keluarga politik tidak selalu menjamin hubungan kekuasaan berjalan harmonis. Setelah memenangkan pemilihan, hubungan Marcos dan Sara Duterte justru mengalami ketegangan yang semakin terbuka. Ketegangan itu semakin menjadi sorotan setelah Rodrigo Duterte, ayah Sara sekaligus mantan Presiden Filipina, ditangkap pada 11 Maret 2025 berdasarkan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Rodrigo Duterte menghadapi dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan yang berkaitan dengan kampanye perang melawan narkoba. Rodrigo Duterte kemudian diserahkan ke tahanan ICC pada 12 Maret 2025. Peristiwa tersebut berlangsung di tengah memburuknya hubungan politik keluarga Marcos dan Duterte. Koalisi yang sebelumnya menyatukan dua keluarga berpengaruh — itu kemudian — menghadapi perpecahan yang semakin nyata.
Kontroversi Pencalonan Gibran, Persoalan Hukum, dan Pengunduran Diri
Di Indonesia, perjalanan Gibran menuju jabatan wakil presiden diwarnai persoalan hukum dan etik. Sebelum Gibran maju sebagai calon Wakil Presiden pada 2024, aturan mengenai batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Pada Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun dapat mencalonkan diri apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Putusan tersebut menjadi kontroversial karena Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran sekaligus adik ipar Joko Widodo. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat karena tidak mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan kepentingan keluarganya.
Kontroversi ini memperkuat perdebatan mengenai politik dinasti di Indonesia. Sebagian pihak memandang pencalonan Gibran sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan. Sementara itu, pihak lain menilai proses yang mengantarkannya ke pencalonan wakil presiden menimbulkan persoalan konflik kepentingan dan keadilan politik.
Perjalanan politik Gibran kemudian kembali menghadapi persoalan hukum pada 2026, kali ini terkait pemenuhan persyaratan dokumen pendidikan untuk pencalonannya sebagai wakil presiden. Setelah muncul putusan pengadilan yang mempersoalkan kelayakan dokumen pendidikan tersebut, tekanan politik terhadap posisinya meningkat.


Ikuti Kami
Subscribe












