PKPI Gelar Bimtek Bagi Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten
Dibaca 73 kali
Ketua DPP PKP Indonesia Yan Mboeik saat mengikuti Kongres Luar Biasa PKP Indonesia beberapa waktu lalu
Jakarta-SuaraSikka.com: Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPNPKPI) akan menggelar bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia. Rencananya bimtek digelar di Hotel Royal Kuningan Jakarta Pusat, Rabu-Jumat (17-19/10) mendatang.
Ketua Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKP Indonesia NTT Yan Mboeik memastikan rencana bimtek tersebut. Secara organisasi dia sudah menginformasikan kepada semua Ketua Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) PKP Indonesia di wilayah NTT agar mengikuti bimtek.
“Bimtek ini wajib diikuti semua anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Partai akan memberikan sanksi tegas jika ada aggota DPRD yang tidak ikut bimtek,” jelas yan Mboeik.
Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia ini sudah disetujui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian dalam Negeri. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Kemendagri Dindin Wahidin telah membalas surat permohonan bimtek dari DPN PKP Indonesia yang pada intinya menyambut baik kegiatan pendalaman tugas yang diinisiatifi DPN PKP Indonesia.
Dalam surat balasannya, Dindin Wahidin memberikan banyak catatan teknis terkait rencana penyelenggaraan bimtek. Antara lain dia menyinggung soal materi, yang mana dia berharap mengacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan.
Materi yang dia maksudkan seperti aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 terhadap kinerja partai politik, menakar peluang partai dalam Pemilu 2019, cyber war, strategi penggalangan grassroad, serta peran media (konvensional dan media sosial) dalam kontestasi pemilu.
Yan Mboeik mengingatkan anggota DPRD Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan bimtek ini secara maksimal. Dia berharap bimtek ini dapat bermanfaat, tidak saja untuk kepentingan kinerja sebagai wakil rakyat, tetapi juga untuk kontribusi pemikiran bagi pengembangan partai di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.*** (eny)
