Sikapi Surat Kaleng Anggota Pol PP, Golkar Usul RDP

Maumere-SuaraSikka.com: Surat kaleng yang ditulis anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaen Sikka, tembus ke ruang paripurna DPRD Sikka. Fraksi Partai Golkar menyikapi serius substansi surat tersebut. Fraksi ini pun mengusulkan DPRD Sikka menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mendalami masalah ini.

Usulan RDP ini disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Antonius Hendrikus Rebu saat rapat paripurna, Rabu (24/10). Dia memohon kepada Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa untuk mengagendakan RDP bersama Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kabupaten Sikka Yoseph Benyamin.

Sebelumnya dalam pemandangan umum fraksi, Selasa (23/10) kemarin, Fraksi Partai Golkar mengangkat persoalan ini di ruang paripurna. Antonius Hendrikus Rebu meminta penjelasan kepada pemerintah terkait surat pengaduan anggota Pol PP dan Damkar yang dialamatkan kepada Ketua DPRD Sikka.

Berita Terkait:

• Protes Kebijakan Pimpinan, Anggota Pol PP Tulis Surat Kaleng
• Yoseph Benyamin Klarifikasi Pengaduan Melalui Surat Kaleng

“Fraksi sangat berharap pemerintah seris menelusuri dan menyelesaikan masalah ini serta mengambil tindakan tegas agar suasana kerja di Pol PP dan Damkar tetap kondusif. Dan masalah yang sama tidak terulang pada organisasi perangkat daerah lainnya,” tegas Antonius Hendrikus Rebu.

Bupati Fransiskus Roberto Diogo alias Robby Idong dalam keterangan pemerintah, Rabu (24/10), menanggapi penegasan Fraksi Partai Golkar. Robby Idong mengatakan pada dasarnya pemerintah sangat menyesalkan pandangan Fraksi DPRD Sikka yang bersumber dari berita kaleng yang dalam hal ini berita hoax karena identitas dan nama tidak jelas. Maski demikian Robby Idong menjawab juga sikap politik Fraksi Partai Golkar.

Terhadap persoalan anggota Pol PP dan Damkar, Robby Idong menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan di Satpol PP dan Damkar bersifat transparan dan berbasis kinerja. Sesuai perjanjian kerja yang dibuat antara semua anggota dan Kasat Pol PP dan Damkar serta hasil rapat bersama bahwa pembayaran uang insentif, uang makan piket, dan uang perjalanan dinas dalam daerah berbasis kinerja.

Anggota yang tidak bekerja karena izin, sakit, dan tanpa berita, tidak dibayarkan uang makan piket sesuai jumlah hari yang tidak melaksanakan kerja. Demikian juga anggota yang tidak masuk atau tidak bekerja lebih dari 5 hari dalam 1 bulan, tidak diberikan uang perjalanan dinas dalam daerah. Sementara anggota Pol PP dan Damkar yang pegawai negeri jika tidak bekerja selama 5 hari dalam 1 bulan, insentifnya tidak dibayarkan sebesar Rp 200.000.

“Semua pemotongan tersebut tidak diajukan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka, sehingga uang tersebut akan menjadi silpa dalam APBD Kabupaten Sikka,” jelas Robby Idong.

Antonius Hendrikus Rebu menyampaikan kekecewaannya karena Bupati Robby Idong menyebut surat anggota Pol PP dan Damkar sebagai surat kaleng. Bagi dia surat tersebut ada identitasnya, karena menyebut jelas pengirim adalah anggota Pol PP dan Damkar, meski tanpa nama pengirim. Surat anggota Pol PP dan Damkar ini menjadi menarik untuk ditelusuri karena substansi yang dipersoalkan.*** (eny)