Lalai Cairkan Jaminan Pemeliharaan Rp 21,5 Juta, PPK Aeliba Magepanda di Sikka Masuk Bui

Avatar photo

- Redaksi

Jumat, 24 Oktober 2025 - 12:40 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Vicky da Gomez Editor : Redaktur Dibaca 1,192 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Fransisco Soarez Pati, kuasa hukum Nessy Parera

Fransisco Soarez Pati, kuasa hukum Nessy Parera

Maumere-SuaraSikka.com: Nasib apes dialami Aleksa Benedikta Dua Sitak Parera alias Nessy Parera, Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Magepanda di Kabupaten Sikka. Dia dipidana penjara hanya karena tidak mencairkan sertifikat jaminan pemeliharaan.

Nessy Parera dieksekusi pada Selasa (21/10) berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3944 K/PID.SUS/2025 tertanggal 28 Mei 2025. Sebelum dieksekusi dia sempat dipidana penjara melalui putusan Pengadilan Negeri Tipikor Kupang, namun kemudian dibebaskan melalui putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang.

Fransisco Soarez Pati selaku kuasa hukum Nessy Parera menegaskan kliennya bukan koruptor uang negara.

“Klien saya dipenjara karena kelalaiannya tidak mencairkan sertifikat jaminan pemeliharaan. Itu pun nilainya bukan ratusan juta rupiah, tapi hanya 21.500.000,” jelas dia.

Dia menambahkan uang jaminan pemeliharaan sesungguhnya bukan uang negara yang bersumber dari APBD Kabupaten Sikka atau APBN. Menurut dia, jaminan pemeliharaan merupakan uang milik asuransi Jamkrindo Kupang. Terdapat hubungan hukum keperdataan berupa piutang subrogasi antara penyedia dan Asuransi Jamkrindo.

Baca Juga :  Kritik Konstruktif Perindo Sikka tentang Ranperda Pilkades Serentak

Dalam sidang perkara ini, kata dia, semua pendapat ahli Diarto Trisnoyuwono dari Politeknik Negeri Kupang yang mengaku dirinya ahli segala urusan teknik, dapat dipatahkan.

Berita Terkait

Perda Pilkades Ditetapkan, PKB Sikka Dorong Perempuan dan Generasi Muda Ikut Kontestasi
UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta
Kritik Konstruktif Perindo Sikka tentang Ranperda Pilkades Serentak
Duel Seru Final LCC 4 Konsensus Kebangsaan, SMAN 1 Maumere Juara
Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum
30 SMA/SMK di Sikka Ramaikan Lomba Cerdas Cermat 4 Konsensus Kebangsaan HUT Partai Golkar
Sekda Sikka Dorong Alumni GMNI Aktif Kontribusi Membangun Daerah
Besok, PA GMNI Sikka Gelar Konfercab II, 4 Kandidat Ketua Saling Bersaing
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 10:05 WITA

Perda Pilkades Ditetapkan, PKB Sikka Dorong Perempuan dan Generasi Muda Ikut Kontestasi

Jumat, 20 November 2026 - 20:27 WITA

UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta

Minggu, 15 November 2026 - 10:16 WITA

Duel Seru Final LCC 4 Konsensus Kebangsaan, SMAN 1 Maumere Juara

Sabtu, 14 November 2026 - 09:58 WITA

Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum

Selasa, 10 November 2026 - 15:56 WITA

30 SMA/SMK di Sikka Ramaikan Lomba Cerdas Cermat 4 Konsensus Kebangsaan HUT Partai Golkar

Minggu, 8 November 2026 - 14:40 WITA

Sekda Sikka Dorong Alumni GMNI Aktif Kontribusi Membangun Daerah

Jumat, 6 November 2026 - 23:16 WITA

Besok, PA GMNI Sikka Gelar Konfercab II, 4 Kandidat Ketua Saling Bersaing

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WITA

Perkuat Kapasitas Pelaku UMKM, Astra International Gelar Pelatihan Pengolahan VCO di Desa Bloro

Berita Terbaru

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena

Daerah

UMP NTT 2027 Naik, Pekerja Berhak Terima Minimal Rp 2,6 Juta

Jumat, 20 Nov 2026 - 20:27 WITA

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyerahkan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani, Kamis (19/11)

Nasional

Tok! Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:20 WITA

Ilustrasi pemeriksaan riwayat kesehatan

Nasional

Cegah Risiko Kanker Paru-Paru, Begini Caranya!

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:00 WITA