RPJMD Sikka Ditetapkan Tanpa Dana Adat Pendidikan

0
738
RPJMD Sikka Ditetapkan Tanpa Dana Adat Pendidikan
Suasana sidang penetapan Perda RPJMD Sikka Tahun 2018-2023, Rabu (6/3)
Maumere-SuaraSikka.com: Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo atau Robby Idong bersama DPRD Sikka, Rabu (6/3), menetapkan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Program dana adat pendidikan tidak tertuang dalam dokumen tersebut.
Dengan tidak tertuangnya dana adat pendidikan dalam RPJMD Sikka, praktis konsep yang digembar-gemborkan sejak masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2018 bakal tidak dilaksanakan. Hal ini karena RPJMD nantinya menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Sikka selama 5 tahun ke depan.
Bupati Sikka menanggapi dingin tidak termuatnya dana adat pendidikan pada RPJMD Sikka. Dalam sambutannya di depan paripurna DPRD Sikka, dia mengatakan akan terus berjuang untuk mencari cara lain agar putra-putri di  Kabupaten Sikka dapat mengenyam pendidikan tinggi.
Dalam RPJMD Sikka, antara lain hanya termuat pemberian beasiswa untuk mahasiswa. Sebelumnya Pansus DPRD Sikka dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah bersepakat menggunakan konsep beasiswa bagi mahasiswa miskin yang berprestasi. Konsep ini dianggap lebih ideal dibandingkan konsep dana adat pendidikan yang justeru membebankan mahasiwa karena wajib mengembalikan pinjaman setelah selesai kuliah atau pada saat sudah bekerja.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Agustinus Romualdu Heni meminta pemerintah untuk segera membuat Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang pemberian beasiswa bagi mahasiswa dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tenang Pendanaan Pendidikan.
Dana adat pendidikan menjadi diskusi yang hangat, termasuk di tengah masyarakat. Pemkab Sikka sempat mengajukan Ranperda Bantuan Dana Pendidikan bersamaan dengan pengajuan Ranperda RPJMD, namun DPRD Sikka menolak untuk membahas.
DPRD Sikka menilai Ranperda Bantuan Dana Pendidikan belum lengkap dari aspek yuridis formal yakni Peraturan Menteri terkait pelaksanaan teknis. Selain itu DPRD Sikka beranggapan tidak ada pendasaran regulasi untuk membahas Ranperda Bantuan Dana Pendidikan sebelum program tersebut disepakati dalam RPJMD Sikka Tahun 2018-2023.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini