PKP Indonesia Sinyalir Visi Ansar-Nong Susar Belum Terwujud

Maumere-SuaraSikka.com: Masa pemerintahan Yoseph Ansar Rera dan Paolus Nong Susar sudah berakhir. Keduanya menahkodai pemerintahan dengan visi misi Satu Sikka yang Mandiri dan Sejahtera sebagaimana termaktub dalam RPJMD Sikka 2013-2018. PKP Indonesia mensinyalir visi itu belum terwujud dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendapat politik ini disampaikan Sekretaris Fraksi PKP Indonesia Faustinus Vasco saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Pidato Pengantar LKPJ Akhir Tahun 2018 di paripurna DPRD Sikka, Selasa (12/3).

Fraksi PKP Indonesia mengatakan LKPJ Akhir Tahun 2018 merupakan implementasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu kepada RPJMD Sikka 2013-2018. Konsep visi Satu Sikka yang mandiri dan sejahtera sedang diuji keberhasilannya, apakah sudah mampu memberikan kehidupan masyarakat Sikka yang mandiri dan sejahtera.

“Kita boleh menjawabnya dengan sebuah keyakinan bahwa selama 5 tahun pelaksanaan RPJMD, telah memberikan kontribusi perubahan kehidupan masyarakat Sikka, baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif. Tapi dari aspek kualitatif itu sendiri belum menggambarkan suatu perubahan secara siginifikan,” ungkap Faustinus Vasco.

Mantan Kepala Desa Habi Kecamatan Kangae itu memberikan beberapa contoh. Dia menyebut PDRB harga konstan meningkat dari 2,86 triliun lebih pada tahun 2016 menjadi 3 triliun lebih pada tahun 2017. Selain itu PDRB harga berlaku dari 3,59 triliun lebih pada tahun 2016 menjadi 4,31 triliun lebih pada tahun 2018.

Selain itu pertumbuhan ekonomi dari 4,93 persen pada tahun 2016 menjadi 5,22 persen pada tahun 2017, pendapatan perkapita dari 12,5 juta pada tahun 2016 menjadi 13,6 juta lebih pada tahun 2017. Sementara tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2016 sebesar 0,65 persen adna pada tahun 2017 meningkat menjadi 2,50 persen.

Data-data ini, kata dia, menggambarkan adanya capaian kinerja pelaksanaan pembangunan. Namun di sisi lain, dari aspek kualitatif belum menggambarkan suatu perubahan yang secara siginifikan.

“Artinya Satu Sikka yang mandiri dan sejahtera belum terkonkritisasi secara faktual dalam kehidupan bermasyarakat,” kritik Faustinus Vasco.

Fraksi PKP Indonesia juga menyinggung pendapatan daerah pada tahun 2018 yang ditargetkan sebesar Rp 1,14 triliun lebih, tapi terealisasi sebesar Rp 1,09 persen lebih atau mencapai 94,92 persen. Salah satu kontribusi pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya memenuhi 85,78 persen, atau sebesar Rp 97,65 miliar lebih dari yang ditargetkan Rp 113,84 miliar lebih. Fraksi PKP Indonesia meminta penjelasan lanjut dari pemerintah kenapa pos pendapatan daerah tidak mencapai target.*** (eny)