Mantan Bupati Sikka Ansar Rera Diperiksa Kejagung

0
84
Mantan Bupati Sikka Ansar Rera Diperiksa Kejagung
Mantan Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera
Maumere-SuaraSikka.com: Mantan Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera diperiksa penyidik Kejaksaan Agung RI, Kamis (27/6). Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 2 jam di Gedung Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang. Dia diperiksa terkait kasus tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD Sikka.
Ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka, Jumat (28/6), Yoseph Ansar Rera mengakui menjalani pemeriksaan. Dia mengatakan pemeriksaan dilakukan kepada banyak orang. Dia tidak menyebutkan siapa-siapa saja yang diperiksa.
“Ya diperiksa. Banyak-banyak itu, dari penyelenggara dan DPRD. Mungkin nanti semua, katanya sampai 2 hari pemeriksaan,” uja dia.
Dia mengaku diperiksa di sebuah ruangan kecil berukuran 3×3 meter. Sementara beberapa terperiksa lainnya, juga diperiksa pada ruangan yang ukurannya kurang lebih sama. Pemeriksaan berlangsung sendiri-sendiri.
Bupati Sikka Periode 2013-2018 ini menjelaskan pemeriksaan berkaitan dengan proses perubahan regulasi dari Perbup Sikka Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya TA 2018 ke Perbup Sikka Nomor 45 Tahun 2017 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya TA 2018.
Ketika ditanya apa saja yang dia jelaskan terkait proses perubahan regulasi tersebut, Yoseph Ansar Rera mengatakan dia sudah menjelaskan semua prosedural hingga terjadi perubahan Perbup Sikka. Dia meminta media ini untuk langsung bertanya kepada penyidik.
Menjawab pertanyaan tentang pemeriksaan tersebut atas laporan siapa atau lembaga apa, Yopseh Ansar Rera mengaku tidak tahu. Dia mengatakan tidak mencari tahu hal itu.
“Tidak tahu juga siapa yang lapor. Saya juga tidak mau cari tahu. Yang penting saya sudah kasih keterangan,” ujar dia.
Yoseph ansar Rera menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan Kejagung RI masih dalam tahap penyelidikan. Dia mengaku jika masih diperlukan dia siap memberikan keterangan tambahan.
Kasus tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi TA 2018 bagi anggota DPRD Sikka diembuskan pertama kali oleh Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo atau Robby Idong pada pertengahan Desember 2018. Waktu itu Robby Idong menyebut ada dugaan persekongkolan sehingga terjadi perubahan Perbup Sikka.
Perbup Sikka Nomor 35 Tahun 2017 mengalokasikan tunjangan perumahan sebesar Rp 6 juta perbulan peranggota, dan tunjangan trasportasi Rp 9 juta perbulan peranggota. Sementara Perbup Sika Nomor 45 Tahun 2017 menglaokasikan tunjangan perumahan sebesar Rp 10 juta perbulan peranggota, dan tunjangan trasportasi Rp 12,5 juta perbulan peranggota. Perubahan regulasi ini terjadi pada bulan Nopember 2018.
Waktu itu Robby Idong mengatakan dia menghargai tuntutan DPRD Sikka agar mengalokasikan tunjangan perumahan Rp 10 juta perbulan peranggota dan tunjangan transportasi Rp 9 juta perbulan peranggota untuk TA 2019. Namun dia tidak berani melaksanakannya, karena harus mengikuti survei harga pasar yang dilakukan Bagian Ekonomi.
“Mau sama seperti tahun lalu, Rp 10 juta. Tetapi setelah saya periksa Perbup Bupati lama, itu kesalahan. Itu sudah ada indikasi mark-up, karena hasil survei tahun lalu pun itu Rp 6 juta, tapi mereka menetapkan Rp 10 juta, dengan dasarnya risalah DPRD. Jadi ini persekongkolan,” kata dia.
Pada akhirnya Bupati Sikka mengeluarkan Perbup Sikka Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya TA 2019, yang mana di dalamnya memuat tunjangan perumahan Rp 6 juta perbulan peranggota dan tunjangan transportasi Rp 9 juta perbulan peranggota.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini