GMNI Sikka Kawal Dugaan Korupsi Tunjangan Anggota Dewan
Dibaca 24 kali
Alvinus Ganggung, Ketua GMNI Sikka
Maumere-SuaraSikka.com: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sikka akan mengawal proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD setempat. Kasus ini sementara ditangani Kejaksaan Agung, yang mana sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi.
Ketua GMNI Sikka Alvinus Ganggung dalam keterangan kepada media ini, Rabu (10/7), menjelaskan, kasus ini telah merugikan negara sekitar Rp 3,393 miliar. Karena itu GMNI Sikka mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mengungkap kasus ini.
Alvin mengatakan perubahan regulasi dari Peraturan Bupati (Perbup) Sikka Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya TA 2018 menjadi Perbup Sikka Nomor 45 Tahun 2017, telah mencederai harkat dan martabat daerah ini. Pasalnya, perubahan regulasi itu hanya untuk mengakomodir tambahan tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan anggota DPRD Sikka. Apalagi penetapan dua item tunjangan itu tanpa melalui mekanisme survei harga pasar.
“Ini sudah masuk dalam tindakan kejahatan luar biasa yang merugikan uang negara miliaran rupiah. Ini adalah bentuk korupsi yang dilakukan secara terstruktur, terencana dan masif,” tulis dia.
GMNI Skka juga menyinggung tidak ditemukannya dugaan kasus ini pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan pemerintah daerah TA 2018, sebagaimana yang diterbitkan BPK RI selaku badan pemeriksa. Padahal, menurut Alvian, dalam pemeriksaan awal justeru BPK RI menemukan adanya penyalahgunaan keuangan dalam pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota Dewan.
“Sepanjang yang kami ikuti, Ketua Fraksi Gabungan PKB-PPP Yoseph Karmianto Eri telah mengakui adanya temuan BPK RI atas tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Bahkan dia bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran. Tetapi kok pada akhirnya tidak ada temuan dalam LHP. Nah ini juga harus ditelusuri secara baik,” ujar Alvin.
Sikap Yoseph Karmianto Eri yang bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, menurut GMNI Sikka, merupakan pernyataan pembenaran bahwa anggota DPRD Sikka sudah melakukan tindakan pidana korupsi. Pernyataan tersebut boleh menjadi petunjuk awal untuk mengungkap kasus yang masih menjadi misteri dan polemik di tengah elit kekuasaan.*** (eny)
