Maumere-SuaraSikka.com: Pemerintah Kabupaten Sikka diketahui mengalami kerugian sebesar Rp 173.377.900 rupiah akibat kelebihan membayar gaji dan tunjangan kepada pegawai negeri sipil (PNS) di daerah itu. Bupati Sikka diintruksikan untuk menarik kembali kelebihan pembayaran tersebut.
Temuan ini terjadi pada tahun 2018 sebagaimana hasil laporan pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. LHP dengan Nomor 44.c/LHP/XIX.KUP/06/2019 atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Pemkab Sikka TA 2018, diterbitkan pada 26 Juni 2019 lalu. DPRD Sikka telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas LHP BPK RI bersama pemerintah setempat.
Dari dokumen LHP BPK RI, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tersebut, untuk empat kategori pegawai, yaitu pegawai yang telah pensiun, pegawai yang telah meninggal dunia, pegawai yang diberhentikan secara tidak hormat, dan pegawai yang mengajukan pensiun dini.
Dari data yang dihimpun media ini, terdapat pembayaran gaji dan tunjangan yang diberikan secara penuh setiap bulannya kepada 8 pegawai di 9 organisasi perangkat daerah yang sudah memasuki batas usia pensiun. Hal ini disebabkan karena keterlambatan pegawai yang bersangkutan dalam memberikan SK Pensiun kepada BPKAD.
Akibatnya BPKAD tidak dapat memroses penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) secara tepat waktu sejak SK Pensiun diterbitkan. Kondisi tersebut menyebabkan kelebihan perhitungan gaji dan tunjangan sejumlah Rp 31.828.500.
Keterlambatan penyerahan SK Pensiun juga terjadi pada pegawai yang sudah meninggal dunia. BPK RI menemukan terdapat 3 pegawai yang sudah meninggal, namun gajinya masih dibayarkan secara penuh. Hal ini terjadi karena pihak keluarga atau ahli waris terlambat menyerahkan SK Pensiun ke BPKAD untuk proses SKPP. Pemerintah mengalami kerugian Rp 26.263.200.
Dalam LHP, BPK RI mengatakan terdapat pegawai yang telah melakukan tindakan yang menyalahi hukum. Dengan demikian pegawai tersebut diberhentikan secara tidak hormat menurut surat keputusan yang diterbitkan Bupati Sikka.
Namun rupanya, pembayaran gaji atas pegawai tersebut masih dilakukan secara penuh. BPK RI merekomendasikan pegawai yang berjumlah tiga orang itu harus mengembalikan kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp 44.786.200.
Temuan lain BPK RI, yakni terdapat pegawai yang mengajukan pensiun dini karena sakit, namun masih digaji secara penuh. Kondisi tersebut terjadi karena yang bersangkutan maupun pihak keluarga terlambat dalam menyampaikan SK Pensiun, sehingga SKPP juga terlambat diterbitkan. Dari 1 orang pegawai pada kategori ini, pemerintah rugi Rp 30.500.000.
Pemerintan setempat melalui BPKAD Sikka sependapat dengan temuan BPK. Namun telah terdapat pengembalian sebesar Rp 5.767.700, sehingga kelebihan pembayaran yang masih dalam proses penagihan sejumlah Rp 167.610.200.
Terhadap temuan ini, BPK RI telah merekomendasikan kepada Bupati Sikka agar menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Pimpinan OPD untuk memerintahkan pejabat penatausahaan keuangan agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi gaji pegawai. Bendahara gaji diminta untuk lebih cermat memonitor catatan atau rekap gaji pegawai. Pimpinan OPD diminta untuk menagih sisa kelebihan pembayaran kepada pegawai-pegawai dimaksud.*** (eny)
