Maumere-SuaraSikka.com: Pelabuhan Penyeberangan Kewapante di Kabupaten Sikka, kini mulai ramai kembali setelah dilayari kapal penyeberangan jenis roro. Seiring dengan itu, aroma pungutan liar (pungli) pun mulai tercium. Aparat keamanan diminta untuk mengendus praktik-praktik yang mencemarkan ini.
Media ini mendapat informasi dugaan pungli, Selasa (30/7) siang, dari sejumlah pengusaha yang memanfaatkan jasa transportasi laut melalui KMP Windu Karsa Dwitya. Kebetulan, pada siang hari itu kapal roro ini melayani rute Maumere-Surabaya.
Para pengusaha mengeluh karena ada oknum yang mengaku dari manajemen KMP Windu Karsa Dwitya meminta uang sebesar Rp 10.000 per 1 ton barang yang akan diangkut kapal roro. Menurut oknum itu, uang tersebut itu sebagai biaya pemuatan barang berbahaya ke atas kapal. Para pengusaha menanyakan dasar hukum, namun oknum ini tidak bisa menunjukkan regulasi terkait biaya yang dia minta.
Oknum ini kemudian pulang, lalu setelah itu atang kembali dengan membawa sebuah dokumen. Dokumen itu berupa surat pelaksanaan penanganan muat barang berbahaya ke kapal. Setelah ditelusuri, surat tersebut tidak menunjukkan kewajiban para pengusaha menyetor biaya sejumlah Rp 10.000 per 1 ton barang, sebagaimana yang disampaikan oknum tersebut.
Surat ini ditandatangani Pelaksana Harian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Laurentius Say Maumere Fredericus Pencesius, tertanggal 24 Juli 2019. Dalam surat itu tertulis identitas kegiatan muat barang, seperti nama kapal, agen, nahkoda, konstruksi kapal, jumlah muatan, dan pengirim barang.
Di situ tertulis untuk memuat barang berbahaya yang tercantum dalam surat pemberitahuan dari perusahaan pelayaran, harus mengikuti petunjuk-petunjuk umum yang terdapat di surat pelaksanaan penanganan dan petunjuk-petunjuk umum penanganan barang berbahaya di dalam IMDG Code.
“Di surat itu tidak ada satu ketentuan pun yang menyebutkan biaya Rp 10.000 per 1 ton barang yang dimuat kapal. Kami sudah tanyakan kepada oknum itu, dia bilang nanti berurusan dengan yang berwenang. Sampai dengan kapal berangkat, oknum itu tidak datang lagi, begitu juga dengan orang yang dia sebut yang berwenang,” ujar seorang pengusaha yang minta namanya dirahasiakan.
Pengusaha ini kemudian menghubungi beberapa rekan pengusaha lain yang hari itu menggunakan jasa kapal roro. Beberapa pengusaha mengaku didatangi oknum yang sama. Ada pengusaha yang menolak memberi uang, sementara ada beberapa pengusaha yang menyerahkan sejumlah uang senilai Rp 10.000 per 1 ton barang.
Para pengusaha mengaku pungutan oleh oknum yang mengaku dari manajemen KMP Windu Karsa Dwitya ini, baru pertama kali terjadi. Sebelumnya, selama kapal roro ini melayani rute Surabaya-Maumere PP tidak ada pungutan seperti itu. Karena itu mereka mencurigai aktifitas ini adalah bentuk pungli.
Simplisius Maralalu, salah seorang staf manajemen KMP Windu Karsa Dwitya, sempat keget ketika ditanya tentang pungutan kepada para pengusaha. Dia mengatakan dalam aturan pelayaran, biasanya pihak pelayaran bersurat kepada KSOP menyangmit proses pengawasan dan pelaksanaan barang yang dikategorikan berbahaya seperti alat berat, korek api, aspal, bahan kimia, termasuk hasil bumi seperti kopra, arang tempurung, dan lain-lain.
“Namun menyangkut berapa biayanya kami tidak pernah tahu. Dan selama ini kami tidak pernah pungut sepeser pun dari pengusaha. Larna dalam dunia pelayaran roro, yang menyangkut isi muatan dalam kendaraan bukan tanggung jawab pihak pelayaran,” jelas dia.
Dia menegaskan bahwa manajemen KMP Windu Karsa Dwitya hanya memungut biaya sesuai harga tiket kendaraan dan penumpang. Tidak ada pungutan lain, sebagaimana pungutan yang dilakukan oknum yang mengaku dari manajemen KMP Windu Karsa Dwitya. Dia berjanji akan mencari tahu siapa oknum yang telah menjual nama manejemen KMP Windu karsa Dwitya.
Terkait pungli, jauh sebelum itu sudah diingatkan Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa saat memberikan sambutan pada acara pengresmian KMP Windu Karsa Dwitya. Dia mengingatkan agar tidak terjadi pungli pada aktifitas kegiatan penyeberangan dan bongkar muat barang di Pelabuhan Penyeberangan Kewapante.*** (eny)
