KSOP Maumere Akui Ada Pungutan Melebihi Ketentuan Aturan

Maumere-SuaraSikka.com: Dugaan pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Penyeberangan Kewapante Kabupaten Sikka mulai terkuak. Manajemen Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Laurentius Say Maumere mengakui telah terjadi pungutan yang melebihi ketentuan aturan.

Pelaksana Harian KSOP Laurentius Say Maumere Fredericus Pencesius yang dihubungi Kamis (1/8) di ruang kerjanya mengatakan pihaknya baru mengetahui terjadi pungli setelah mengikuti pemberitaan SuaraSikka.com. Setelah ditelusuri, dia membenarkan ada oknum-oknum yang dengan sengaja telah melakukan pungli kepada pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan jasa transportasi laut KMP Windu Karsa Dwitya.

Dia menjelaskan bahwa sesungguhnya ada ketentuan yang diatur terkait pengawasan barang berbahaya. Ketentuan itu termuat dalam Pungutan Uang Perkapalan (PUP). Dalam PUP poin 9, disebutkan ada pungutan untuk berbagai kategori barang berbahaya, seperti muatan dalam bentuk curah, muatan dalam bentuk kemasan atau package, dan muatan barang berbahaya radioaktif kelas 7.

Secara detail, nilai pungutan tersebut yakni  untuk muatan dalam bentuk curah padat Rp 25 perton permuatan, curah cair Rp 30 perton permuatan, curah gas Rp 35 perton permuatan. Berikut  muatan dalam bentuk kemasan yang dimuat di dalam ruang muat atau geladak kapal Rp 7.500 perton permuatan, muatan dalam bentuk kemasan yang dimuat di dalam petikemas atau contaner Rp 10.000 per container, dan muatan barang berbahaya radioaktif kelas 7 Rp 500.000 perkemasan.

Dugaan pungli yang terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Kewapnte yakni pada kategori muatan dalam bentuk kemasan yang dimuat di dalam ruang muat atau geladak kapal. Sesuai PUP, pihak pengusaha yang memuat barang hasil komoditi dikenakan pungutan sebesar Rp 7.500 perton permuatan. Namun yang terjadi, oknum-oknum menagih pungutan senilai Rp 10.000.

Fredericus Pencesius menjelaskan selama ini penagihan pungutan dilakukan oleh agen dalam hal ini perusahaan kapal. KSOP Maumere hanya mengeluarkan surat pelaksanaan penanganan muat barang berbahaya ke kapal dan kuitansi pembayaran.

Untuk menghindari pungli, Fredericus Pencesius berjanji akan meningkatkan pengawasan di lapangan sehingga tidak terjadi lagi pungutan yang di luar ketentuan. Selain itu, dia juga akan memberikan informasi dan sosialisasi aturan kepada para pengusaha pengguna jasa transportasi laut, karena hematnya masih banyak pengguna jasa yang belum memiliki pemahaman yang sama terkait pungutan uang perkapalan.

Para pengusaha mengeluh karena ada oknum yang mengaku dari manajemen KMP Windu Karsa Dwitya meminta uang sebesar Rp 10.000 per 1 ton barang yang akan diangkut kapal roro. Menurut oknum itu, uang tersebut itu sebagai biaya pemuatan barang berbahaya ke atas kapal. Para pengusaha menanyakan dasar hukum, namun oknum ini tidak bisa menunjukkan regulasi terkait biaya yang dia minta.*** (eny)