18 Catatan Nasdem untuk Bupati Sikka, dari Sampah Hingga Upah Perangkat Desa

Maumere-SuaraSikka.com: Fraksi Partai Nasdem memberikan 18 catatan selama 1 tahun kepemimpinan Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo dan Wakil Bupati Sikka Romanus Woga yang familiar dengan Roma. Catatan itu dari masalah sampah hingga upah perangkat desa.
Tentang sampah dan kebersihan kota, Fraksi Partai Nasdem memberikan apresiasi atas komitmen Bupati Sikka di awal pemerintahannya. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Petrus da Silva mengatakan semangat itu kini hanya tinggal cerita saja karena tidak ada tindak lanjut yang berkesinambungan.
Car Free Day yang digagas Penjabat Bupati Sikka Florianus Mekeng, kemudian dilanjutkan Fransiskus Roberto Diogo, sepertinya tidak ada komitmen lagi. Dari pengamatan Fraksi Partai Nasdem, kegiatan yang dijadwalkan setiap Sabtu pagi itu tanpa ada pengamanan di lokasi.
Pelaksanaan pelelangan proyek pemerintah, disinyalir sarat dengan intervensi pihak tertentu yang nota bene adalah tim sukses Roma. Fraksi Partai Nasdem berharap sinyalemen itu tidak benar, dan hanya sekedar isu. Tapi jika benar adanya, Petrus da Silva mendesak segera dihentikan bentuk-bentuk intervensi karena berdampak kepada transparansi dan akuntabilitas kerja.
Fraksi Partai Nasdem juga menyoroti masalah mutasi, rotasi dan promosi jabatan. Fraksi besutan mantan Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera itu berharap seluruh proses benar-benar berjalan sesuai semangat dan spirit bahwa penempatan orang dalam jabatan telah sesuai kompetensi dan kapabilitas berdasarkan sarat jabatan yang telah ditentukan.
Catatan lain terkait masalah tenaga kontrak guru dan tenaga kesehatan. Fraksi Partai Nasdem mendorong pemerintah memberikan insentif sesuai UMP sehingga tidak terkesan diskriminatif dibanding menyediakan alokasi dana hibah untuk perguruan tinggi.
Dari hasil investigasi, penempatan tenaga pendidik di sekolah, belum sesuai aturan. Contohnya ada guru yang mengajar di SMP tidak sesuai latar belakang pendidikan. Ditemukan juga ada guru yang tamat SMA dibiarkan terus mengajar SMP.
Selain itu diketahui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga mengintervensi sekolah-sekolah terkait fasilitas pendidikan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Anggaran sebesar Rp 7,1 miliar yang tersebar di 64 SD dan 17 SMP diarahkan kepada satu penerbit saja.
Fraksi Partai Nasdem meminta perhatian serius pemerintah terhadap rencana pembangunan jalan yang sudah disepakati pada KUA PPAS 2020. Antara lain disebutkan ruas jalan Lekebai-Wololangga, simpang Kaliwajo-Wololangga, dan Liafua-Kowi. Selain itu Fraksi Partai Nasdem juga meminta pemerintah menganggarkan peningkatan ruas jalan Waigete-Galit yang adalah jakur utama evakuasi jika terjadi letusan Gunung Api Egon.
Fraksi Partai Nasdem mendesak segera dilakukan lanjutan pengerjaan ruas jalan simpang Geliting menuju Kopong di tahun 2020. Demikian juga perbaikan jalan simpang Krokowolon menuju Wolombue sebagai akses menuju beberapa fasilitas layanan publik dan sekolah.
Pengadaan meubeler dengan anggaran DAK di SDI Wolo Beto Desa Gera yang belum terealisasi, masuk dalam catatan Fraksi Partai Nasdem. Termasuk Fraksi Partai Nasdem meminta pemerintah melakukan kembali monitoring pekerjaaan swakelola bangunan sekolah SDI Wolo Beto.
Petrus da Silva menyebutkan Fraksi Partai Nasdem mendapat informasi penerimaan tenaga Banpol di Dinas Pol PP dan Damkar tanpa melalui prosedur dan mekanisme. Perekrutan tersebut tidak transparan dan tanpa melalui pembahasan bersama DPRD Sikka, padahal berdampak kepada anggaran.
Masalah tempat pemakaman umum juga menjadi sorotan Fraksi Partai Nasdem. TPU Santo Yosef, TPU Wolomarang, dan TPU Iligetang sudah padat, sehingga pemerintah diminta untuk memikirkan tempat pemakaman yang baru.
Fraksi Partai Nasdem meminta penjelasan pemerintah terkait beberapa oknum ASN yang terkena sangsi. Penjelasan pemerintah yang dimaksudkan adalah sejauh mana tindakan disipliner yang dilakukan Bupati Sikka.
Petrus da Silva mengingatkan pemerintah untuk tidak melindungi oknum ASN yang indisipliner. Apalagi, Fraksi sudah mendapat informasi bahwa ASN dimaksud hampir 1 tahun tidak melaksnakan tugas, dan sudah diperiksa Inspektorat.
Masih tentang hal ini, Fraksi Partai Nasdem mempertanyakan beberapa oknum pejabat yang telah melanggar disiplin PNS berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN tentang Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010. Oknum-oknum PNS dimaksud melanggar peraturan dan sepatutnya diberhentikan dari PNS secara tidak hormat.
Petrus da Silva juga menyinggung oknum PNS calo proyek yang direkomendasi Inspektorat turun dari jabatan, namun sampai sekarang masih menjabat sebagai kepala bidang. Demikian juga seorang PNS yang terlibat kasus amoral, sesuai aturan seharusnya diturunkan pangkatnya. Namun sejauh ini yang bersangkutan dimutasikan dengan jabatan yang sama.
Reaksi cepat blusukan dan bantuan Bupati Sikka terhadap warga disabilitas dan masyarakat miskin, mendapat apresiasi Fraksi Partai Nasdem. Namun Petrus da Silva mempertanyakan sampai kapan tindakan emergensi tersebut dilakukan, termasuk sumber biaya yang dianggarkan.
Dalam konteks itu, Fraksi Partai Nasdem menanyakan peran dan tugas Dinas Sosial sebagai instansi teknis, karena seolah-olah Bupati Sikka bekerja sendiri tanpa OPD terkait. Padahal seharusnya, menurut Fraksi Partai Nasdem, koordinasi OPD terkait menyangkut data masyarakat miskin secara akurat lalu disampaikan kepada Bupati Sikka untuk direncanakan penganggaran, sehingga bantuan sosial kena sasaran dan tepat guna.
Fraksi Partai Nasdem juga mempertanyakan kejelasan nasib para mahasiswa penerima hibah pendidikan yang sudah diarahkan kuliah tetapi namanya tidak terdata pada E-Kampus dan di Pangkalan Dikti. Petrus da Silva mengaku fraksinya prihatin dengan mubazirnya dana hibah yang sudah dialokasi. Untuk itu Fraksi Partai Nasdem meminta kejaksaan, kepolisian dan BPK mengusut tuntas kejelasan dana ini.
Penyelewengan dana desa akhir-akhir ini ikut disentil Fraksi Partai Nasdem. Menurut Fraksi Partai Nasdem hal itu disebabkan karena kurangnya pengawasan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemerintahan Desa. Fraksi Partai Nasdem menegaskan pemerintah perlu memberikan pendidikan pengelolaan keuangan kepada kepala desa dan perangkat desa.
Dan yang terakhir, Fraksi Partai Nasdem menyentil kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa. Menurut Fraksi Partai Nasdem, upah yang diberikan terlalu kecil sementara beban tugas cukup berat. Lebih ironi lagi, tunjangan perangkat desa dibayar setiap 6 bulan, bahkan ada yang dicicil perdua bulan.*** (eny)