Seseorang mengapit map. Pagi-pagi sudah berangkat. Pergi bertamu dari rumah ke rumah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sepintas terlihat seperti dia sedang cari kerja. Tapi penampilannya terlalu gagah. Baju necis rapi. Sangat tidak pas sebagai asisten rumah tangga apalagi klining servis di rumah orang.
Dalam map, berisi lembaran-lembaran yang di-staples rapi. Ternyata isinya dokumen yang memuat nama-nama paket proyek. Ratusan nama paket proyek tersusun rapi. Lengkap dengan nomenklatur, pagu kontrak, dan perangkat daerah di mana proyek itu berada.
“Mau yang mana, lingkar saja. Nanti saya sampaikan Pokja,” demikian cerita seorang kontraktor senior yang didatangi orang ini.
Kontraktor senior ini pun menolak mentah-mentah tawaran orang tersebut. Buat dia, apa yang dilakukan orang itu adalah sebuah bentuk kedangkalan berpikir terhadap profesi pengusaha jasa dan konstruksi.
Lebih dari itu, ini adalah bentuk intervensi terhadap independensi profesionalisme para perangkat teknis seperti Pokja dan PPK. Dan itu artinya sama dengan merongrong wibawa pemerintah daerah setempat.
Model “cari makan” yang dilakukan orang ini, juga merupakan sikap sombong, rakus, serakah, PHP, yang ujung-ujungnya melahirkan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Ada lagi tabiat sejenis, beda praktik, yang diperankan seorang berlevel jenderal. Mungkin karena pangkatnya lebih tinggi, sang jenderal pun bermain dengan cara yang lebih taktis strategis. Tapi belakangan ini, jenderal mulai blunder, apalagi kalau sudah “kebelet”.
Kopral-jenderal ini tengah menggerus rupiah dengan membuka bisnis “jasa pemenangan” pelelangan proyek.
Tidak tanggung-tanggung, mereka sangat berani meminta setoran terlebih dulu untuk melancarkan seluruh proses. Bahkan mereka berani melaksanakan transaksi hitam di atas putih.
Berapa besar setoran? Sejauh ini variatif saja. Tidak ada angka pasti. Tidak ada standarisasi. Tidak ada rumus baku. Yang penting “saling mengerti” saja.
Ada dua orang lain lagi yang membantu kelancaran kerja kopral-jenderal. Yang satu operasi bagian barat, satunya lagi operasi bagian timur. Dua orang ini bertugas menagih setoran.
Cerita tentang tabiat “striker” kopral-jenderal ini, sudah bukan barang baru lagi. Sudah menjadi konsumsi umum, terutama di kalangan pegiat usaha jasa dan konstruksi.
Yah, karena mereka secara terbuka menawarkan diri sebagai malaikat yang membawa harapan baru bagi banyak kontraktor di daerah ini.
Pertanyaannya, siapakah kopral-jenderal itu? Sehebat apakah mereka sehingga bisa meyakinkan para kontraktor? Setangguh apakah mereka sehingga bisa intervensi Pokja dan PPK?
Sejatinya, orang-orang seperti kopral-jenderal ini, tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa ada “senjata”. Bisa jadi, ada beking kuat yang melindungi praktik haram ini. Lalu siapakah yang beking?
Ada banyak cerita tentang dugaan “Boss” di balik mafia dan calo proyek di daerah ini. Sang “Boss” memegang remote control.
Tapi “Boss” ini lebih sigap berlaku bunglon. Kalau ada masalah di lapangan, “Boss” yang licik itu mudah sekali berkelit dan cuci tangan. Benarkah demikian?
Hingga kini belum ada data pasti berapa banyak kontraktor yang terlibat iming-iming murahan ini. Akibatnya sulit juga mengkalkulasi berapa banyak rupiah yang telah mengalir.
Yang jelas, semakin banyak yang terlibat, semakin banyak rupiah yang masuk kantong kopral-jenderal. “Boss” duduk manis, pura-pura bodoh, tapi ikut menikmati.
Juga belum ada data pasti berapa banyak kontraktor yang telah dibantu duet kopral-jenderal. Termasuk berapa banyak kontraktor yang kini dalam posisi antri menunggu pekerjaan.
Terbetik kabar, banyak kontraktor yang sudah menyetor, tapi hingga kini belum dapat kerja. Kalau giliran ditagih pekerjaan sesuai kesepakatan awal, kopral-jenderal selalu beralibi dan berjanji akan realisasi pada paket proyek lain.
Seorang kontraktor mengaku tobat berurusan dengan para mafia proyek. Dia sudah setor dengan angka yang cukup besar. Tapi proyek yang dia incar jatuh ke tangan orang lain. Bukti setoran dia simpan rapi sebagai bom waktu kelak.
Sulit sekali mengungkap praktik jual beli proyek yang sedang terjadi di daerah miskin ini. Apalagi untuk mendapatkan bukti-bukti setoran yang sifatnya sangat rahasia antara pemberi dan penerima rupiah.
Aneh memang! Banyak sekali cerita yang beredar tentang usaha “jasa pemenangan” kopral-jenderal, tapi masih sulit juga terungkap ke permukaan. Gaungnya merebak ke mana-mana, tapi belum ada yang berani melawan secara terbuka.
Ulah kopral-jenderal, mafia dan calo proyek di daerah ini sudah sangat meresahkan. Dalam berbagai kesempatan, DPRD Sikka sudah ikut “menggonggong” mafia dan sindikasi proyek.
Ya, praktik-praktik mafia proyek harus segera dihentikan. Jangan biarkan kondisi ini berlarut-larut, yang pada akhirnya justeru merusak pembangunan di daerah ini.
Bayangkan, sebelum dapat pekerjaan, kontraktor pelaksana sudah lebih dulu mengeluarkan setoran. Hampir pasti setoran itu akan “ditarik” kembali, dan risikonya yakni mengorbankan mutu dan kualitas pekerjaan. Masyarakat sebagai penikmat pembangunan, sudah pasti menjadi korban.
Bagaimana menghentikan langkah kopral-jenderal? Sebenarnya, caranya mudah dan murah. Kontraktor pelaksana ikuti saja pelelangan sesuai regulasi. Pokja dan PPK laksanakan kerja mulia itu menurut tugas, fungsi, dan wewenang, tanpa mau kompromi dengan bentuk intervensi apapun. Pengguna anggaran awasi benar seluruh proses.
Hanya dengan begitu, sekuat apapun tangan gurita membelit, praktik-praktik mafia proyek dengan sendirinya mati kutu.*** (vicky da gomez)
