Jakarta-SuaraSikka.com: Komisi X DPR RI mendorong pemerintah untuk mengangkat guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi pegawai negeri sipil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sikap politik ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR RI bersama Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN), perwakilan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia Tiga Puluh Lima Tahun ke atas (GTHNK 35+), serta PP Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Rabu (13/1).
RDPU dilaksanakan untuk menjawabi penyerapan aspirasi terkait guru honorer serta peninjauan kembali regulasi rekrutmen PPPK tahun 2021.
Dalam RDPU tersebut, Komisi X DPR RI menerima aspirasi dari berbagai elemen perwakilan tenaga pendidikan honorer. Mereka menolak adanya seleksi PPPK bagi guru honorer yang berusia di atas 35 tahun.
Para perwakilan tenaga pendidikan honorer mendesak diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengangkat tenaga kependidikan honorer yang berusia lebih dari 35 tahun untuk menjadi PNS.
Andreas Hugo Pareira, anggota Komisi X DPR RI, hadir dalam RDPU tersebut. Melalui siaran pers yang diterima media ini, politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menanggapi serius usulan perwakilan tenaga kependidikan honorer.
Wakil rakyat utusan Dapil NTT 1 itu secara tegas menyatakan dukungannya terhadap tuntutan perwakilan GTHNK 35+, KN-ASN, serta SNWI agar pemerintah meninjau kembali kebijakan seleksi PPPK tahun 2021.
“Tenaga honorer harus menjadi perhatian pemerintah,” tegas politisi asal Kabupaten Sikka itu.
Selain persoalan kesejahteraan, AHP juga mengungkapkan bahwa terdapat masalah diskriminasi yang terjadi akibat adanya pembedaan PNS dan Non-PNS di kalangan tenaga pendidik.
Dia berharap ke depannya tenaga honorer tidak lagi mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan tenaga pendidikan yang bersatus PNS. Hemat dia, hal tersebut hanya menambah beban psikologis serta menghambat produktifitas bagi tenaga pendidik.
AHP yang juga anak seorang guru, menyayangkan fakta adanya kesenjangan pendapatan dan diskriminasi bagi tenaga pendidik Non-PNS. Padahal, kata dia, tenaga pendidik Non-PNS juga memliki beban kerja yang relatif sama dengan PNS di lingkungan pendidikan.
“Guru honor dengan usia 35 tahun ke atas, yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun menjadi tenaga pendidik, telah memiliki kematangan emosional, psikologis, dan pemahaman pedagogis yang sudah teruji,” ujar mantan dosen pada sebuah perguruan tinggi swasta terkenal di Bandung itu.
AHP berharap tahun 2021 menjadi titik balik perjuangan tenaga honorer di bidang kependidikan yang berusia di atas 35 tahun di seluruh Indonesia, agar dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes.
Seluruh fraksi di Komisi X DPR RI menyatakan dukungan terhadap aspirasi tenaga honorer di bidang pendidikan. Aspirasi itu akan direkomendasikan kepada kementerian dan instansi pemerintahan terkait seperti Kemendikbud, Kemenpan-RB, Kemendagri, Kemenag, BKN, serta Kemenkeu.
Komisi X DPR RI juga mendukung diterbitkannya Keppres untuk pengangkatan guru dan tenaga kependidikan yang berusia lebih dari 35 tahun menjadi PNS.*** (eny)
