Maumere-SuaraSikka.com: Beberapa waktu lalu dua orang guru dimutasikan ke Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Setda Sikka. Ternyata dua guru ini diketahui tidak layak mengajar.
Alasan mutasi ini terang-benderang disampaikan Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo saat menyampaikan keterangan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas Pidato Pengantar Pertanggunganjawab Pelaksanaan APBD 2020, Rabu (14/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya Fraksi Partai Hanura mempersoalkan dimutasinya 2 guru tersebut ke Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah.
“Terkait 2 guru yang dimutasikan ke Humas, Fraksi meminta untuk segera dikembalikan ke Dinas PKO sehingga dapat menjalankan tugas mengajar sebagai seorang guru,” pinta Ketua Fraksi Partai Hanura Vincentius Langga, Senin (12/7).
Bupati Sikka mengatakan pada prinsipnya pemerintah dalam hubungan dengan kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tenaga guru yang dimutasikan ke Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah adalah guru yang tidak layak mengajar,” terang Bupati Sikka.
Guru yang tidak layak mengajar, jelas Bupati Sikka, sebagai akibat dari tenaga guru yang bersangkutan tidak sanggup mengumpulkan angka kredit dan tidak mampu mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru dan tidak lulus sebagai persyaratan utama menjadi guru berdasarkan amanat Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.
Selain itu, tambah Bupati Sikka, terhadap guru dengan pengangkatan sebagai CPNS/PNS berdasarkan database dengan ijazah SLTA murni, tetapi tidak melanjutkan ke jenjang S1 Pendidikan Guru, maka PNS yang bersangkutan dapat dimutasikan menjadi pegawai administrasi karena tidak layar mengajar dan tidak terakomodir dalam Dapodik.
Anggota Fraksi Partai Hanura Wenseslaus Wege sempat menglarifikasi penjelasan Bupati Sikka. Dia meyakini keterangan pemerintah disusun Kepala Dinas PKO dan Bupati hanya membacakannya.
“Dua guru itu tidak lulus PPPG itu penjelasan tersebut keliru,” ujar dia.
Menurut Wenseslaus Wege ada 16
guru di Kabupaten Sikka yang tidak mampu mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru. Dua guru yang dimutasikan ke Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah, kata dia, tidak termasuk dalam 16 guru tersebut.
Wenseslaus Wege terus mendesak agar 2 guru itu dikembalikan ke Dinas PKO. Bupati Sikka kemudian meminta agar persoalan teknis ini dibahas pada rapat Badan Anggaran yang dijadwalkan mulai berlangsung hari ini.*** (eny)
