Kabupaten Sikka di Flores NTT, kini sedang memanfaatkan dana pinjaman daerah senilai Rp 216 miliar lebih.
Pinjaman daerah bersumber dari PT Sarana Multi Infrastruktur, sebuah badan hukum, yang merupakan mitra Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jumlah pinjaman daerah boleh dibilang sangat besar. Apalagi kalau dibandingkan dengan minimnya dana saving daerah serta rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sikka.
Sementara secara filosofis, pinjaman merupakan utang yang harus dibayar. Sehingga ada beban pada daerah untuk mengembalikan pinjaman. Tentu saja, semuanya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Sikka dan PT SMI.
Sejak wacana pinjaman daerah menjadi konsumsi publik, orang ramai mulai berdiskusi. Bahkan tidak jarang muncul pro kontra yang mewarnai gagasan ini. Sebuah dinamika yang positip dalam roda demokrasi.
Belakangan, pinjaman daerah di Kabupaten Sikka, mendadak menjadi viral dalam 1 hari ini, menyusul kontrapendapat para elit.
Sejujurnya, kontrapendapat itu masih jauh harapan dari substansi pinjaman daerah. Pasalnya, “adu mulut” para elit lebih kepada peranan, jasa, dan tunjuk gengsi serta keegoan.
Padahal, pinjaman daerah sejatinya harus menjadi topik pembahasan yang serius. Kenapa? Tentu saja, ada banyak alasan yang melatarbelakangi lahirnya gagasan ini.
Pinjaman daerah, lazimnya untuk mengatasi kekurangan uang di daerah. Tidak heran, karena Kabupaten Sikka masih hidup bergantung dari pemerintah pusat.
Pinjaman daerah sebagai alternatif pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah, serta percepatan pencapaian target program pembangunan daerah.
Tentu saja, semuanya diaktualisasi melalui program kegiatan dalam rangka pengembangan pembangunan, ekonomi, sosial budaya, serta pengembangan sumber daya manusia, terutama potensi alam yang bernilai ekonomis bagi Nian Tana Sikka.
Artinya, harus ada efek besar yang bermanfaat bagi riwun ngasun melalui pinjaman daerah. Di situ, substansinya! Jadi bukan soal siapa yang berjasa sehingga bisa menggolkan pinjaman daerah.
Apalah artinya “menghabiskan” pinjaman daerah, kalau secara kasat mata justeru tidak tampak kemajuan dalam mengatasi tiga problem pokok di atas. Maka mubazirlah dana pinjaman daerah.
Lebih ironi lagi, jika dana pinjaman daerah dipakai hanya untuk saweran (dipakai tanpa juntrungan). So, sudah pasti Kabupaten Sikka tetap akan jalan di tempat, siapa pun pemimpinnya.
Apalagi dengan gaya memimpin yang hanya enak didengar janji manisnya serta mimpi indah, maka yakinlah Kabupaten Sikka tidak pernah akan keluar dari persoalan pokok defisit anggaran.
Tak ayal, sekuat apapun idealisme dan visi membangun, sebesar apapun dana pinjaman daerah untuk menyiasati defisit anggaran, dengan model kepemimpinan seperti ini, Kabupaten Sikka “tetap di olang“.
Jembatan Strategis
Kita sangat meyakini pimpinan daerah sudah mengkalkulasi pemanfaatan dana pinjaman daerah secara maksimal demi kepentingan rakyat.
Keyakinan ini sangat mendasar karena Kabupaten Sikka dianugerahi putra-putri terbaik, kaum super hebat yang dimiliki Nian Sikka saat ini.
Para pemikir hebat itu, sudah pasti mempunyai banyak strategi serta inovasi guna membawa masyarakat dan daerah ini keluar dari keterpurukan.
Dan pinjaman daerah, suntikan dana segar itu, menjadi jembatan strategis untuk melapangkan jalan kesejahteraan dari waktu ke waktu silih berganti.
Atas dasar hal tersebut, sungguh diyakini pinjaman daerah sudah melalui kajian yang matang antara Pemkab Sikka dan DPRD Sikka.
Dari sini terlihat benar bahwa Sikka mengalami persoalan krusial berupa menutupi defisit anggaran, kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal serta percepatan pencapaian program pembangunan daerah.
Fokus
Pinjaman daerah sudah mengalir. Dengar-dengarnya pencairan sudah mau memasuki tahap ketiga.
Program kegiatan yang bersumber dari dana pinjaman daerah, pun sudah berjalan. Ada yang berjalan mulus sesuai rencana. Ada yang sedang dalam penyelesaian. Tapi ada juga yang tidak karu-karuan.
Sekarang saatnya Bupati Sikka dan DPRD Sikka harus fokus, kreatif dan inovatif untuk memaksimal pinjaman daerah sehingga wajah Kabupaten Sikka bisa tampak lebih gagah dan elegan dari aspek pembangunan.
Pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia, terutama pengembangan sumber daya alam, harus mampu menambah pendapatan daerah, bukan malah sebaliknya menjadi beban daerah.
Jika pengembangan ekonomi daerah melalui kegiatan ekonomi dan potensi sumber daya alam, maka defisit kas daerah bisa teratasi.
Kalau strategi ini berjalan, hampir pasti cicilan pinjaman daerah akan lancar. Dan bisa saja di masa mendatang pinjaman daerah kepada PT SMI akan menjadi prioritas pelayanan.
Sederhananya, jika pinjaman daerah memberikan nilai tambah, itu artinya pengembalian uang akan tidak menjadi masalah.
Ingat! Tidak lama lagi sudah jatuh tempo kewajiban melakukan cicilan serta bunga.
Problema sekarang adalah bagaimana cara pengembalian dana pinjaman daerah yang menjadi kewajiban Pemkab Sikka.
Karena seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo, wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
Dalam hal daerah tidak mampu memenuhi kewajiban membayar cicilan pinjaman kepada pemerintah melalui PT SMI, maka akan diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Pemkab Sikka.
Dalam konteks ini, Kabupaten Sikka harus bersiap-siap jika tidak mampu mengembalikan dana pinjaman daerah. Jika ini yang terjadi, maka perhitungan DAU atau dana bagi hasil menjadi hak Pemkab Sikka pasti disunat.
Kondisi ini setidaknya menggambarkan, pinjaman daerah ternyata bisa saja berubah menjadi beban alias besar pasak dari tiang.
Pada tangan para pemimpin Kabupaten Sikka yang super-super saat ini, rakyat berharap tidak terjadi kondisi krisis yang justeru membawa kehancuran bagi daerah ini. Semoga. Salam hangat dari Kota Surabaya.***
Ditulis oleh Marianus Gaharpung, dosen FH Ubaya, tinggal di Surabaya
