4 Ruas Jalan di Tanawawo Terancam Putus, Golkar Sikka Harap Pemerintah Tidak Amnesia

Maumere-SuaraSikka.com: Fraksi Partai Golkar DPRD Sikka mengungkap 4 ruas jalan di Kecamatan Tanawawo dalam kondisi rusak berat dan terancam putus pada musim hujan ini. Pemerintah daerah setempat diminta untuk tidak amnesia melihat realitas tersebut.

Dalam Pendapat Akhir terhadap Penetapan APBD Sikka 2025, Senin (30/12), Fraksi Partai Golkar menyebut pembangunan di Kecamatan Tanawawo, khususnya infrastruktur jalan,  sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan 20 kecamatan lainnya.

Berdasarkan
pantauan Fraksi Partai Golkar terdapat 4 ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat dan terancam putus pada musim hujan ini. Disebutkan ruas jalan Tanangalu-Woloara di titik Pasenanga, Serowulu Desa Detubinga dan di Lowowea, Wolopara Dusun Faipanda Desa Renggarasi.

Lalu ruas jalan Wolofeo-Woloara (batas Kabupaten Ende) di titik Wolobela Desa Bu Nua Puu. Selain itu ruas jalan Lambalena-Sokoria di titik Detudenu di Desa Poma. Dan terakhir ruas jalan Bastio-Nuaria.

Menurut Fraksi Partai Golkar, kondisi ini bertambah parah kerena pada ruas utama Tanangalu-Woloara dilewati dua sungai yakni Lowolamba dan Loworegi. Sehingga jika terjadi banjir, akses menuju Kecamatan Tanawawo terputus.

“Inilah yang dialami saudara-saudara kita dari Kecamatan Tanawawo selama bertahun-tahun,” demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar Antonius Hendrikus Rebu.

Dengan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan tersebut, kata dia, tidak heran ketika anggota DPRD reses atau mengikuti Musrenbang di tingkat kecamatan, infrastruktur jalan ini yang selalu disuarakan. Terkadang sikap apatis masyarakat muncul terhadap kehadiran anggota DPRD.

Antonius Hendrikus Rebu lalu mengutip
Prof Valina Singka Subekti, dalam bukunya berjudul “Dinamika Konsolidasi Demokrasi”. Dia mengatakan Prof Valina mengingatkan bahwa salah satu persoalan dalam sistem politik di Indonesia adalah belum berperannya parlemen dalam mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Padahal lembaga ini diberi kewenangan oleh konstitusi untuk membuat peraturan, melaksanakan fungsi anggaran dan mengawasi pemerintah.

Fraksi Partai Golkar, kata dia, sengaja mengangkat masalah ini supaya pemerintah tidak amnesia dengan infrastruktur jalan yang rusak parah di Kecamatan Tanawawo.

Berangkat dari hal ini, lanjut Antonius Hendrikus Rebu, APBD merupakan kebijakan anggaran demi kepentingan rakyat. Namun sayang, kata dia, APBD tahun anggaran 2025 tidak sepenuhnya berpihak demi kepentingan rakyat.

Dia menguraikan total belanja sebesar Rp 1.435.500.000.000, dengan belanja modal sebesar Rp 98.099.612.875,67. Sementara belanja modal untuk jalan, jaringan dan irigasi hanya sebesar Rp 20.822.996.430.

“Itu artinya harapan Fraksi agar pemerintah merehabilitasi jalan di Kecamatan Tanawawo masih jauh panggang dari api,” ujar dia kecewa.

Menurut dia, masih ada harapan melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dianggarkan sebesar Rp 4.467.189.191.000. Namun, tambah dia, hal ini mengandaikan kondisi terburuk yang mengakibatkan ruas jalan itu putus karena curah hujan tinggi, lalu Bupati Sikka mengeluarkan surat pernyataan bencana sehingga anggaran BTT bisa digunakan.

Itu pun, tambah dia, mengandaikan pemerintah punya keberanian mengeksekusi, mengingat banyak ASN yang masuk penjara dari pemanfaatan dana BTT.

Dia mengatakan Fraksi Partai Golkar terpaksa harus berandai-andai perencanaaan pembangunan jalan di Kecamatan Tanawawo sehingga berpikir hal terburuk terjadi hanya demi kepentingan masyarakat.*** (eny)