GMNI Sikka Sebut Kunjungan Wakil Presiden Tanpa Arah dan Tidak Sentuh Akar Persoalan Rakyat

Dia mengatakan dengan dalih efisiensi anggaran, pemerintah justeru menambah jurang ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Bagi GMNI Sikka, hal ini bukan efisiensi, tetapi cemderung kepada pembiaran terhadap kemiskinan struktural.

Dia mengatakan Kabupaten Sikka merupakan salah satu wilayah yang sangat bergantung pada dana pusat. Hampir Rp 954 miliar anggaran pembangunan daerah berasal dari transfer pemerintah pusat. Tanpa dukungan penuh dari APBN, mustahil masyarakat Sikka bisa menikmati pembangunan dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi yang layak.

Fakta di lapangan, kata dia, menunjukkan masih banyak desa yang terisolasi karena buruknya infrastruktur dasar. Akses terhadap layanan publik pun terhambat karena minimnya konektivitas antarwilayah. Penerapan Inpres ini di wilayah seperti Sikka adalah bentuk ketidakadilan yang nyata.

“Bagaimana mungkin negara yang mengusung semangat pemerataan justeru menutup mata terhadap kebutuhan dasar rakyat di wilayah kepulauan timur Indonesia? Apakah efisiensi anggaran harus dibayar dengan penderitaan rakyat?” seru Yohanes Mario.

Evaluasai Pelaksanaan MBG
Ketua GMNI Sikka mengatakan pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Sikka semestinya menjadi intervensi strategis untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah.

Persoalannya, kata dia, justeru menunjukkan gejala pelaksanaan yang jauh dari harapan. Alih alih menjadi solusi, program ini dilaksanakan secara tergesa-gesa, tanpa kesiapan sistem logistik, dapur gizi, hingga mekanisme pengawasan yang jelas.

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya