GMNI Sikka Sebut Kunjungan Wakil Presiden Tanpa Arah dan Tidak Sentuh Akar Persoalan Rakyat

Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa ratusan siswa tidak mendapat makanan tepat waktu, sebagian bahkan dipulangkan karena ketiadaan jatah. Masalah distribusi, keterlambatan bahan baku, serta kualitas menu yang tidak memenuhi standar gizi telah menggerus kepercayaan publik terhadap program ini.

“Lebih parah lagi, belum adanya payung hukum yang kuat membuat penggunaan anggaran rentan terhadap penyelewengan,” kata dia.

Dia menambahkan, dalam konteks Kabupaten Sikka, daerah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi, ketidaksiapan teknis dan lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan MBG merupakan bentuk kelalaian kebijakan. Program ini rawan menjadi proyek populis yang mengorbankan prinsip kehati hatian dan keberlanjutan.

“Kami menilai selama belum ada standar operasional baku yang jelas dan dijalankan, sistem monitoring harian berbasis data, pelibatan masyarakat lokal, petani, orang tua, guru, penguatan akuntabilitas dan transparansi anggaran, maka program MBG di Sikka berisiko menjadi kegagalan struktural yang justeru memperparah ketimpangan pelayanan dasar bagi anak anak miskin di daerah,” ujar dia.

Pelayanan gizi anak tidak boleh didekati dengan logika proyek sesaat karena menuntut pendekatan hak azasi, kepemimpinan etis, dan komitmen jangka panjang. Pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi menyeluruh dan terbuka sebelum memperluas cakupan program ini ke wilayah lain.

Penegerian UNIPA
Yohanes Maro mengatakan tuntuntan penegerian Unipa Maumere hingga kini sampai belum direalisasikan pemerintah pusat. Padahal, kata dia, Perguruan tinggi negeri memiliki peran strategis sebagai penggerak kemajuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya