“Di samping itu, pengelolaan BTT mesti sesuai kaidah-kaidah penanggulangan bencana,” tegas Fraksi Partai Nasdem.
Fraksi Partai Demokrat mengingatkan anggaran BTT yang nilainya besar tersebut perlu pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan. BTT harus murni untuk merespons darurat yang tidak bisa diprediksi.
Meski demikian, Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan rincian alokasi BTT senilai Rp13 miliar, termasuk bagaimana mekanisme pengawasan agar penggunaannya tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Fraksi Partai Demokrat isu pengungsi mandiri, rumah rusak, pemulangan pengungsi dan pemulihan mata pencaharian sebaiknya dimasukkan ke bagian Perubahan APBD agar belanja daerah diprioritaskan ulang.
Pada bagian lain, Fraksi Partai Golkar memaklumi kenaikan signifikan BTT untuk alokasi penanganan paskah gempa bumi. Namun Fraksi Partai Golkar menyarankan agar alokasi anggaran BTT fokus pada tanggap darurat, sementara rehabilitasi dan rekonstruksi diperhitungkan secara cermat masing-masing OPD untuk direncanakan tahun anggaran 2027.
Hal ini, menurut Fraksi Partai Golkar, mengingat cukup banyak bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi, baik Propinsi NTT maupun beberapa propinsi lainnya serta pihak-pihak lain.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
