Sementara Fraksi Garda Solidaritas mengasumsikan usulan tambahan anggaran BTT merupakan upaya pemerintah merespon dampak bencana Gempa Flores. Fraksi menerima secara prinsip untuk merespon situasi terkini dengan syarat pemerintah wajib menjelaskan secara rinci dasar usulan perubahan dan rencana penggunaan anggaran BTT.
Fraksi Partai Perindo memahami BTT merupakan instrumen penting untuk menghadapi kebutuhan yang tidak terduga dan mendesak. Dalam konteks kondisi gempa bumi yang sedang dihadapi masyarakat Kabupaten Sikka, menurut Fraksi Partai Perindo keberadaan ruang fiskal untuk kedaruratan tentu sangat penting.
“Fraksi Partai Perindo mengapresiasi langkah pemerintah menyediakan ruang tersebut. Namun, Fraksi perlu meminta penjelasan mengenai kebutuhan apa saja yang menjadi dasar peningkatan BTT, dan berapa bagian yang dipersiapkan untuk penanganan dampak bencana,” tanya Fraksi Partai Perindo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi Partai Perindo juga menegaskan dalam keadaan darurat, anggaran harus cepat digunakan. Tetapi kecepatan tidak boleh menghilangkan transparansi, pengawasan dan akuntabilitas.
Nada yang sama disampaikan Fraksi Partai Nasdem, dengan meminta penjelasan pemerintah terhadap proporsi rencana BTT yang naik signifikan sebesar Rp 12 miliar lebih.
Dalam konteks itu Fraksi Partai Nasdem menyarankan agar pengelolaan BTT benar-benar sesuai regulasi seperti Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD pada pasal 56, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang PKD, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis PKD, serta Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008 junto Nomor 17 Tahun 2010.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
