Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum

Kedua, validitas hak pilih dan data pemilih. Fraksi Partai Golkar mensinyalir validasi data pemilih sering menjadi pemicu konflik. Karena itu Fraksi Partai Golkar menginginkan agar Ranperda Pilkades Serentak harus memuat mekanisme pemutakhiran data yang transparan, dan memberikan ruang bagi daftar pemilih tambahan yang jelas kriterianya.

“Penegasan aturan mengenai batas waktu minimum seseorang tinggal di desa tersebut untuk dapat menggunakan hak pilihnya, biasanya minimal 6 bulan berturut-turut dibuktikan dengan administrasi kependudukan resmi,” tegas Fraksi Partai Golkar.

Ketiga, mitigasi konflik dan penyelesaian sengketa. Fraksi Partai Golkar mendorong menetapkan batas waktu yang ketat dan jelas terkait pengajuan keberatan hasil Pilkades, misalnya maksimal 3 hari setelah pleno rekapitulasi. Selain itu, alamat gugatan harus jelas yakni ke Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat setempat.

Fraksi Partai Golkar menekankan netralitas Panitia Pilkades dan perangkat desa. Bagi Fraksi Partai Golkar, perlu diatur pemberian sanksi tegas di dalam klausul Ranperda Pilkades Serentak bagi Panitia Pemilihan maupun perangkat desa yang terbukti memihak atau menjadi tim sukses salah satu calon.

Keempat, anggaran dan logistik pemilihan. Fraksi Partai Golkar berharap Ranperda Pilkades Serentak memastikan porsi pendanaan utama dibebankan kepada APBD Kabupaten guna meringankan beban keuangan desa dan menjaga kemandirian pelaksanaan Pilkades dari intervensi modal politik lokal.

Sebagaimana diketahui, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago mengusulkan 164 desa menggelar Pilkades Serentak pada tahun 2027. Sementara 17 desa yang lain baru akan dilaksanakan pada tahun 2030. Untuk pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2027, pemerintah daerah setempat mengalokasikan dana sebesar Rp 784.855.451.*** (eny)

Halaman : 1 2