


NARASI kondisi keuangan terbatas di Pemkab Sikka, ternyata bukan isu semata. Lagaknya, narasi ini mendekati kebenaran yang logis.
Indikatornya terlihat jelas pada usulan pos anggaran dana operasional Kepala Daerah. Dalam dokumen RAPBD TA 2024, dana operasional untuk Penjabat Bupati Sikka diusulkan Rp 240 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Membaca usulan dana operasional ini, terbersit pikiran yang sedikit aneh. Masa, untuk sekelas Kabupaten Sikka, dana operasional Penjabat Bupati dalam 1 tahun anggaran hanya Rp 240 juta saja.
Memprihatinkan sekali! Boleh dibilang sangat tidak rasional. Tidak masuk akal, uang sekecil itu untuk dana operasional satu kabupaten yang besar ini.
Persoalan ini sudah sangat serius. Tidak bisa dianggap lumrah. Apalagi kalau disandingkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Regulasi ini secara tegas mengatur besaran biaya penunjang
operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya















