Diduga Sekongkol Kejahatan, Putu Botha Pidanakan PT Sahabat Karya Sejati
Dibaca 264 kali
PPK Proyek Pembangunan Gedung Instalasi Darurat (IGD) RSUD TC Hillers Maumere Putu Botha
Maumere-SuaraSikka.com: Pengaduan Direktur Utama PT Sahabat Karya Sejati Syaifuddin terkait persekongkolan kejahatan, kini berbuntut panjang. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Gedung Instalasi Darurat (IGD) RSUD TC Hillers Maumere Putu Botha bakal menyeret perusahaan ini karena diduga telah melakukan pencemaran nama baik.
Nama Putu Botha terbawa-bawa sebagai salah satu pihak yang melakukan persekongkolan jahat bersama-sama Pokja 4 dan KTU RSUD TC Hillers Maumere dalam kegiatan lelang proyek senilai Rp 41.887.093.786. Tudingan persekongkolan jahat itu termuat dalam surat pengaduan resmi PT Sahabat Karya Sejati kepada Bupati Sikka dan DPRD Sikka.
Putu Botha menegaskan bahwa lelang proyek ini masih dalam kewenangan Pokja. Sebagai PPK, dia tidak pernah terlibat atau melakukan intervensi apapun terhadap proses lelang, apalagi dituding melakukan pesekongkolan jahat. Karena itu dia merasa sangat terganggu sekali dengan tudingan tidak berdasar yang dialamatkan kepadanya.
“Saya akan kumpulkan bukti-bukti, dan melaporkan kepada polisi dengan dugaan pencemaran nama baik. Ini sesuatu yang tidak bisa ditolerir karena mencoreng nama baik saya,” ujar dia.
Terkait pengaduan Syaifuddin yang menyebutkan dia bersama-sama Pokja dan KTU RSUD TC Hillers Maumere berada di Kota Bandung untuk verifikasi kepada distributor, Putu Botha mengelaknya. Dia mengaku pada saat itu berada di Bandung untuk tugas kedinasan.
“Benar saya ada di Bandung, tapi untuk urusan dinas. Saya ada bukti tiket dan kegiatan di sana,” tambah Kepala Bidang Aset Dinas Keuangan ini.
Berita Terkait:
Sebelumnya Syaifuddin melalui surat tertulis kepada Bupati Sikka dan DPRD Sikka mengadukan persoalan Proyek Pembangunan Gedung Instalasi Darurat (IGD) RSUD TC Hillers Maumere. Dia berpendapat dalam tahapan pelaksanaan lelang terkesan Pokja melakukan pelanggaran dan memihak ada salah satu rekanan.
Syaifuddin menguraikan setelah pembukaan dokumen penawaran pada 24 Mei 2019, Pokja melakukan konfirmasi verifikasi kepada distributor pada tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Konfirmasi hanya dilakukan pada satu rekanan saja pada 26-29 Mei 2019. Padahal, dalam dokumen pemilihan, evaluasi teknis wajib dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi.
Kondisi ini melahirkan dugaan, yang mana terkesan Pokja telah menjadwalkan keberangkatan sebelum tahapan pembukaan dokumen penawaran. Karena jika dilakukan hanya untuk satu rekanan saja, maka tahapan pembuktian kualifikasi dijadwalkan pada 10 Juni 2019.
“Sangat mengherankan, bagaimana mungkin Pokja telah mengetahui distributor untuk pekerjaan proyek ini sebelum dokumen dibuka dan diperiksa. Padahal distributor baru dapat diketahui setelah dokumen dibuka atau dievaluasi,” tulis Syaifuddin.
Dugaan ini makin menguat, setelah rekanan ini mendapat informasi melalui media sosial bahwa Pokja melakukan kunjungan ke Bandung, Jawa Barat, bersama PPK dan KTU RSUD TC Hillers Maumere. Hemat Syaifuddin, hal tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Pokja, PPK, dan KTU RSD TC Hillers Maumere.
“Terkesan mereka telah melakukan persekongkolan jahat dalam kegiatan lelang. Kami mohon pihak berwajib dapat menelusuri hal ini,” pinta Syaifuddin.*** (eny)
