Kinerja ASN Rendah, Enam Fraksi di Sikka Usul Hentikan TPP Rp 34 Miliar

Maumere-SuaraSikka.com: Perda RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 menggambarkan masih rendahnya kinerja aparatur sipil negara (ASN). DPRD setempat pun meresponsnya dengan usulan menghentikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP). Setidaknya ada enam fraksi yang meminta agar kebijakan tersebut dihentikan.

Enam fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Hanura, Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Demokrat. Fraksi-fraksi ini meminta pemerintah setempat mempertimbangkan dan meninjau kembali kebijakan TPP, untuk kemudian dialihkan kepada pos yang lain.

Pendapat politik ini terungkap pada paripurna DPRD Sikka, Selasa (25/6), dengan agenda pemandangan umum fraksi atas Pidato Pengantar Bupati Sikka terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) TA 2020.

Usulan penghentian alokasi anggaran TPP, lebih kepada dampak kinerja dari ASN. Jurubicara Fraksi PDI Perjuangan Stef Sumandi mengatakan rencana awal tunjangan tersebut diberikan berdasarkan kinerja sebagaimana diajukan kepada DPRD Sikka pada saat pembahasan. Namun yang terjadi justeru terjadi perubahan dalam pelaksanaan karena menjadi TPP.

“Akibatnya ASN dibayar bukan berdasarkan kinerja, melainkan menjadi beban tetap yang dibayar dengan nominal yang sama pada setiap bulannya. Sehingga wajar masalah rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik menjadi pokok masalah dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023,” ujar Stef Sumandi.

Jurubicara Fraksi PAN Filario Charles Bertrandi menyinggung berkurangnya pendapatan dalan KUA PPAS Tahun 2020 dan masih banyak visi misi Bupati Sikka yang belum dianggarkan dalam KUA PPAS Tahun 2020. Sementara itu terungkap rendahnya kinerja ASN berdasarkan paparan dalam RPJMD Sikka  2018-2023.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Fabianus Toa mengatakan temuan permasalahan utama dari Paket Roma yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 yakni rendahnya kinerja birokrasi. Dia menilai sangat konradiktif dan tidak layak jika ASN yang kinerja rendah masih diberikan TPP.

Ketua Fraksi Partai Golkar Maria Angelorum Mayestatis menyarankan supaya TPP dihapus karena tidak wajib atau bukan skala prioritas. Dia mengaku kecewa karena pada awalnya Fraksi Partai Golkar menyetujui kebijakan ini dengan harapan kinerja ASN semakin baik.

Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar TPP Rp 34 miliar lebih dialihkan untuk kepentingan beasiswa dan pemenuhan insentif guru swasta, tenaga kesehatan, dan tenaga honor lainnya hingga mencapai upah minimum regional pada APBD Tahun 2020.

“Sebab sangat mustahil kita mengharapkan mutu pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang layak, kalau guru dan tenaga kesehatan diberi upah yang sangat minim,” ujar dia.

Fraksi PAN mengusulkan anggaran TPP sebesar Rp 34 miliar dialihkan untuk hibah penyediaan sarana air minum Rp 9 miliar, Kartu Sikka Sehat untuk 29 ribu masyarakat miskin sebesar Rp 9 miliar, dan beasiswa untuk mahasiswa miskin sebesar Rp 16 miliar.

Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Hanura mengusulkan agar TPP dialihkan untuk membiayai pemenuhan hak-hak dasar seperti beasiswa kepada mahasiswa miskin.*** (eny)