APBD Perubahan Sikka Sepertinya Sulit Ditetapkan

Maumere-SuaraSikka.com: Hingga kini APBD Perubahan Kabupaten Sikka TA 2019 belum ditetapkan. Ketua DPRD Sikka periode lalu menyebut batas waktu penetapan tanggal 30 Agustus 2019. Bupati Sikka berpendapat batas waktu sampai pertengahan September 2019. Namun Pimpinan Sementara DPRD mengungkap sepertinya sulit terlaksana penetapan APBD Perubahan.

Ketua Sementara DPRD Sikka Donatus David yang dihubungi di ruang kerjanya, Senin (2/9), menjelaskan penetapan APBD Perubahan bisa sampai dengan akhir September. Meski demikian dia belum meyakini agenda tersebut bisa dilaksanakan, apalagi kalau harus membahas dari proses awal. Dia beralasan padatnya jadwal kegiatan DPRD Sikka karena harus terlebih dahulu membahas Rancangan Tata Tertib DPRD Sikka dan Alat-Alat Kelengkapan.

“Bisa sampai akhir September ini. Tapi apa bisa ditetapkan atau tidak, nah ini yang sulit. Kami baru mau bahas Tata Tertib, lalu Alat-Alat Kelengkapan,” ujar dia.

Dia mengatakan pemerintah telah melakukan konsultasi dengan Pemprop NTT di Kupang. Bagaimana hasil konsultasi, dia sendiri belum tahu, karena belum nmendapat informasi resmi dari pemerintah. Namun informasi yang dia dengar, sepertinya “kasus” belum ditetapkannya APBD Perubahan sudah diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

“Sepertinya sudah sampai ke Kemendagri. Ya kita tunggu saja arahan Kemendagri seperti apa,” terang dia.

Jika pada akhirnya APBD Perubahan tidak ditetapkan, lanjut Donatus David, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan APBD Induk TA 2019.

Sebagaimana diketahui, penetapan APBD Perubahan dijadwalkan pada Sabtu (24/8) bertepatan dengan hari terakhir masa kerja DPRD Sikka Periode 2014-2019. Namun kegiatan penting ini dibatlkan sepihak oleh Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo. Pembatalan hanya dengan informasi lisan pertelepon dari Asisten 3 Setda Sikka Robertus Ray kepada Sekretaris DPRD Sikka Chrispinus Angelo. Robertus Ray melanjutkan pesan dari Bupati Sikka, tanpa disertai alasan pembatalan.

Bupati Sikka yang diklarifikasi terkait pembatalan penetapan APBD Perubahan, menepis penggunaan istilah pembatalan. Menurut dia yang dilakukan pemerintah sifatnya adalah penundaan.

Alasan pertama, katanya, terkait masalah waktu. Jadwal penetapan terjadi pada hari Sabtu, yang menurut dia adalah hari libur kerja. Selain itu, kata dia, ada sistem penomoran yang belum diturunkan Pemprop NTT. Dia meminta wartawan mendapatkan informasi teknis dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.

Alasan paling dominan yang disampaikan Bupati Sikka yakni menyoal alokasi anggaran beasiswa. Menurut Bupati Sikka hasil sinkronisasi antara Badan Anggaran DPRD Sikka dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  tidak sesuai arahan propinsi.

“Apa yang harus disinkronisasi, ternyata belum pas dengan arahan dari propinsi. Itu yang perlu asistensi lagi ke propinsi. Itu menyangkut beasiswa,” ujar Bupati Sikka yang biasa disapa Robby Idong.

Menurut Robby Idong, pemerintah sudah mengusulkan anggaran beasiswa, dan itu harus tetap dianggarkan. Dia beralasan dari asistensi yang dilakukan,  Pemprop NTT menjelaskan untuk sementara ini pemerintah bisa mengalokasikan anggaran beasiswa dengan menggunakan Peraturan Bupati (Perbup). Nanti pada tahun depan dan seterusnya bisa lebih detail dengan menggunakan peraturan daerah.*** (eny)