Kirim Tim Hukum ke Dewan Pers, PDIP Ingin Kualitas Jurnalistik Terjaga
Dibaca 24 kali
Jurubicara DPP PDIP Andreas Hugo Pareira
Jakarta-SuaraSikka.com: DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengirim tim hukum ke Dewan Pers, Jumat (17/1). Langkah ini bukan untuk mengancam kebebasan pers, tapi lebih kepada keinginan untuk menjaga kualitas jurnalistik di Indonesia.
Hal ini disampaikan Jurubicara PDIP, Andreas Hugo Pareira, atas upaya Tim Hukum PDIP menemui pimpinan Dewan Pers. Menurut Andreas, PDIP merasa prihatin dengan sejumlah tone pemberitaan terkait kasus dugaan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan.
“Itulah sebabnya Tim Hukum PDI Perjuangan ditugaskan untuk beraudiensi dan berkonsultasi dengan Dewan Pers terkait adanya pembingkaian atau framing media. Sekaligus dialog dan masukan,” kata Andreas Hugo Pareira di Jakarta, Jumat (17/1).
Andreas menegaskan PDIP berniat memastikan agar kualitas demokrasi tetap terjaga. Sekaligus menjaga hak publik memperoleh informasi yang benar sesuai fakta.
“Kualitas demokrasi kita harus terjaga. Tidak hanya PDIP, publik pun dirugikan atas pemberitaan yang bersifat tendensius ini. Sepertinya kaidah jurnalistik diabaikan,” tegas Andreas.
Dia melanjutkan PDIP menilai ada kesan penggiringan opini bahwa partainya, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sudah pasti bersalah menyangkut kasus itu. Sejumlah media massa tertentu dianggap melakukannya lewat pemberitaan.
“Jadi langkah tim hukum untuk mencari masukan sejauh mana prinsip-prinsip jurnalistik dilanggar atau diabaikan media,” ujar politisi asal Kabupaten Sikka Propinsi NTT itu.
Anggota Fraksi PDIP itu menambahkan pihaknya akan menjadikan hasil konsultasi dan dialog bersama Dewan Pers, sebelum tim hukum PDIP mempertimbangkan putusan atau langkah selanjutnya atas sejumlah media massa.
“Apapun langkah yang akan diambil tim hukum PDIP, konsultasi dengan Dewan Pers ini jadi pintu masuk,” kata Andreas.
Dia menegaskan bahwa PDIP tidak sedang mengancam kebebasan pers. PDIP mendukung kebebasan pers. Kebebasan pers yang menghormati prinsip-prinsip jurnalistik. Namun, hari-hari belakangan ini PDIP merasa dihakimi media tertentu.
“Sebagai contoh cuitan Andi Arief. Ada beberapa media tertentu yang langsung memuat cuitan tersebut sebagai berita tanpa menanyakan dari mana atau bocoran dari siapa Andi Arief menerima informasi hal tersebut?” jelas Andreas.
Untuk diketahui, Tim Hukum PDIP yang dikomandoi I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera bertemu pimpinan Dewan Pers untuk audiensi dan konsultasi. Hal ini terkait pemberitaan sejumlah media massa berkenaan dengan penangkapan komisioner KPU Wahyu Setiawan.*** (eny)
