Dana Desa di NTT Mencapai Rp 2,5 Triliun Lebih
Dibaca 3 kali
Foto: Penjabat Gubernur NTT Robert Simbolon memukul gong saat pembukaan rapat koordinasi Dinas PMD NTT di Hotel Capa Maumere, Senin (27/8)
Dana Desa di NTT Mencapai Rp 2,5 Triliun Lebih
Maumere-SuaraSikka.com: Alokasi dana desa untuk 2.996 desa di Propinsi NTT mengalami peningkatan. Untuk tahun 2018, alokasi dana desa mencapai angka yang begitu besar yakni Rp 2.547.533.383.000. Diharapkan alokasi dana desa dapat meningkatkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Untuk memantapkan rencana kerja tindak lanjut dan koordinasi kegiatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi NTT menggelar rapat koordinasi di Maumere Kabupaten Sikka. Rakor selama tiga hari ini berlangsung di Hotel Capa Kecamatan Kangae, Senin-Kamis (27-30/8). Penjabat Gubernur NTT Robert Simbolon langsung membuka rakor tersebut, Senin (27/8) malam.
Di hadapan sekitar 300 peserta yang datang dari seluruh kabupaten/kota di NTT, Robert Simbolon mengakui bahwa dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2016 hingga 2018. Pada tahun 2016 alokasi dana desa sebesar Rp 1.849.353.802.000, kemudian meningkat dua kali lipat pada tahun 2017 menjadi Rp 2.360.353.320.000.
Dia berharap peningkatan tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya tujuan dan capaian program pemberdayaan masyarakat desa yaitu meningkatnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dana desa yang jumlahnya tidak sedikit ini mestinya dikelola dengan baik sehingga bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat desa.
“Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita memastikan bahwa dana desa yang terus mengalami peningkatan tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu saya minta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus lebih maksimal di dalam pengelolaannya, baik dari segi kebijakan maupun aturan termasuk implementasi di lapangan,” ujar Robert Simbolon.
Robert Simbolon menegaskan bahwa hal pertama yang harus dilakukan yakni kesiapan dari sisi kelembagaan, dalam hal ini Dinas PMD. Dia mengingatkan bahwa Dinas PMD di semua tingkatan, dari provinsi sampai kabupaten, merupakan instansi terdepan yang untuk sementara ini masih menjadi satu-satunya yang bisa diandalkan mengurus sekaligus mendampingi dan melayani masyarakat.
Dia berharap Dinas PMD terus-menerus mengupayakan peningkatan peran organisasi. Dinas PMD perlu memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi, berprakarsa, melakukan sendiri apa yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Kehadiran Dinas PMD, katanya, penting, bahkan dia menyebut masih bersifat keharusan.
Robert Simbolon meminta peserta rakor melakukan evaluasi atas seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dana desa secara baik. Dia berharap rakor dapat menghasilkan pikiran-pikiran konstruktif dalam mengimplementasikan UU Desa di NTT.
“Manfaatkan forum rakor sebaik mungkin untuk mendiskusikan berbagai persoalan dan solusi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa serta program prioritas,” pesan dia.
Dia juga mengingatkan agar ada peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap desa secara efektif dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Selain itu dia menegaskan agar terus-menerus melakukan peningkatan sumber daya manusia bagi para pengelola dana desa baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa sehingga ada kesamaan pemahaman dan implementasi sesuai ketentuan yang berlaku.*** (eny)
REKOMENDASI:
