GMNI NTT Desak Presiden Negerikan Unipa Maumere

0
1770
GMNI NTT Desak Presiden Negerikan Unipa Maumere

Maumere-SuaraSikka.com: DPD GMNI NTT mendesak Presiden Joko Widodo segera menegerikan Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere di Kabupaten Sikka Propinsi NTT.

Desakan ini disampaikan Wakil Ketua DPD GMNI NTT
Emilinus Yulfrid Naga melalui keterangan pers yang disampaikan ke media ini, Minggu (21/2).

Sejalan dengan itu, GMNI NTT meminta Presiden untuk memcabut kebijakan moratorium pengnegerian perguruan tinggi di Indonesia.

Dia beralasan Unipa Maumere merupakan perguruan tinggi kebanggaan masyarakat Kabupaten Sikka. Perjuangan menegerikan Unipa Maumere menjadi kandas akibat kebijakan moratorium tersebut.

“Unipa menjadi perguruan tinggi adalah mimpi dan harapan besar masyarakat NTT, khususnya masyarakat Kabupaten Sikka. Presiden harus segera cabut moratorium dan negerikan Unipa,” seru mantan Ketua GMNI Sikka itu.

Pencabutan moratorium sekaligus menegerikan Unipa, kata dia, merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan sumber daya manusia di Sikka dan NTT.

GMNI NTT memberikan apresiasi atas hadirnya Presiden Jokowi di Kabupaten Sikka dalam rangka pengresmian pemanfaatan Bendungan Napung Gete di Desa Ilinmedo Kecamatan Waiblama.

“Ini sebuah sejarah baru bagi masyarakat Sikka karena dikunjungi seorang kepala negara. Sejarah baru itu akan tercatat dengan tinta emas, jika sekaligus menegerikan Unipa Maumere,” ungkap dia.

GMNI NTT menaruh harapan yang besar agar kehadiran Presiden Jokowi untuk sekaligus menyelesaikan persoalan yang masih tertunggak dari proyek strategis nasional tersebut senilai Rp 849 miliar lebih itu.

Menurut GMNI NTT, masih terdapat persoalan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan 24 bidang tanah seluas 14 hektar yang belum diselesaikan.

Persoalan lain, lanjut Emil Naga, yakni merelokasi beberapa warga Dusun Enak yang terkena dampak langsung dari pembangunan Bendungan Napung Gete, sebagaimana janji pemerintah pusat melalui pemerintah daerah setempat.

Emil Naga juga mendesak Presiden Jokowi membangun komunikasi politik dengan DPR RI agar segera mengesahkan UU Masyarakat Adat.

Dengan demikian keberadaan masyarakat adat dapat diakui negara sebagai salah satu media menuju reforma agraria sejati.

Presiden Jokowi dijadwalkan meresmikan Bendungan Napung Gete pada Selasa (23/2).*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini