Mengapa Harus Ada Negara?

0
649
Mengapa Harus Ada Negara?
Pater Otto Gusti Madung

Manusia adalah makhluk yang setara dan bebas. Ketika ia hidup dalam sebuah negara, maka ia harus membatalkan kesetaraan dan kebebasan itu dengan tunduk pada kekuasaan negara. Mengapa manusia mau atau rela menempatkan dirinya dan taat di bawah kekuasaan tersebut?

Pertanyaan ini melahirkan persoalan seputar legitimasi keberadaan sebuah negara: Mengapa negara harus atau boleh ada?

Dalam sejarah filsafat politik, terdapat sekurang-kurangnya lima model kajian yang menejalaskan basis legitimasi keberadaan negara.

Pertama, Model Eudaimonistis. Model ini dikembangkan pertama kali oleh Platon dan Aristoteles. Keduanya berpandangan, negara dibutuhkan sebagai syarat mutlak untuk mencapai kebahagiaan (eudaimonia) dan pengembangan hidup manusia yang baik.

Platon (427-347 SM) menulis tiga karya besar filsafat politik yakni Politeia (Republik), Politikos (Pemerintah) dan Nomoi (Undang-Undang). Ketiga karya ini mengandung konsep politik yang sangat berbeda satu sama lain. Tidak jelas pandangan mana yang menjadi keyakinan Platon andaikata ia memang menganut satu teori politik tunggal.

Kendatipun demikian satu hal mempertemukan ketiga konsep tersebut: kebahagiaan menjadi basis teori politik.

Sebuah kerja sama sosial yang erat merupakan sesuatu yang dasariah dalam teori politik Platon guna mewujudkan kebahagiaan individual.

Platon coba membuktikan bahwa relasi kerja sama sosial yang adil merupakan jembatan emas menuju eudaimonia.

Perkembangan moral sama sekali tidak merusakkan interesse individual, bahkan merupakan unsur dasariah demi terciptanya eudaimonia.

Dalam Politeia, Platon menjelaskan secara detail bagaimana terbentuknya negara adil yang sempurna. Menurut Platon, negara terbentuk karena tak seorang individu pun mampu hidup sendirian. Setiap individu membutuhkan orang lain.

Berdasarkan prinsip bahwa setiap orang harus melakukan atau mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka dibedakan tiga kelas sosial yang dikategorikan secara hirarkis.

Kelas tertinggi adalah para filsuf, kelas menengah ditempati kelompok militer dan kelas terendah adalah para petani, tukang, pedagang, dan lain-lain (kelas pembantu).

Di samping itu Platon juga mengemukakan tuntutan yang sengaja diciptakan sebagai provokasi untuk masyarakat Athena waktu itu, yakni: perempuan memiliki posisi yang setara pada kelas filsuf dan militer, penghapusan hak milik pribadi dan keluarga serta kekuasaan para filsuf.

Pada abad ke-20 Politeia dicurigai sebagai akar dan penyebar benih-benih totalitarisme. Ia juga dikritik telah mendukung eugenik, manipulasi dan eutanasia.

Namun sesunggunya teori politik Platon tidak dirumuskan sebagai sesuatu yang siap pakai. Sebaliknya ia menegaskan kalau teori politiknya dirumuskan sekian sehingga tak mungkin diterapkan.

Jika Politeia mengembangkan model kekuasaan yang rasional, maka Politikos sebaliknya mengangkat pandangan tentang bentuk negara yang berorientasi pada undang-undang.

Menurut Politikos kekurangan undang-undang terungkap dalam karakternya yang tidak fleksibel berhadapan dengan keunikan setiap orang dan perubahan waktu. Tanpa cacat tersebut undang-undang sesungguhnya memiliki kualitas lebih daripada filsuf sebagai raja.

Lebih jauh, dalam Politikos Platon mengembangkan teori konstitusi bertingkat di mana ia membedakan secara kualitatif enam jenis konstitusi.

Berdasarkan kriteria dalam menjalankan praktik kekuasaan, dibedakan tiga bentuk negara yakni monarki, oligarki dan demokrasi.

Di samping itu prinsip umum berlaku bahwa politik dengan pijakan pada undang-undang dipandang lebih baik daripada anarkisme.

Atas dasar prinsip ini, lahirlah sebanyak 2×3 bentuk negara. Bentuk negara terbaik adalah monarki atau kekuasaan tunggal yang berpijak pada undang-undang, yang terburuk adalah tirani atau kekuasaan tunggal tanpa hukum.

Urutan kedua terbaik adalah aristokrasi atau pemerintahan oleh kaum bangsawan, dan bentuk negara kedua terburuk adalah oligarki atau pemerintahan oleh segelintir orang kaya.

Sedangkan urutan ketiga terbaik adalah negara hukum demokratis, dan keempat terbaik negara demokratis tanpa hukum.

Dalam Nomoi, Platon menguraikan prinsip negara hukum secara lebih mendalam. Ia membahas pertanyaan-pertanyaan konkrit seputar konstitusi, birokrasi, prosedur pemilihan umum, masalah perdagangan dan ekonomi, distribusi kekayaan, KUHP atau politik luar negeri.

Aristoteles (384-322 SM) juga mengembangkan teori politiknya dari sudut pandang eudaimonistis. Dengan berpijak pada distingsi antara hidup semata (zén) dan hidup baik (eu zén), Aristoteles merumuskan tujuan negara sebagai perealisasian hidup baik para warga.

Untuk memahami pandangan ini perlu dijelaskan dua hal penting. Pertama, Aristoteles mengartikan manusia sebagai makhluk sosial (zôon politikon) . Manusia hanya dapat merealisasikan dan mengembangkan identitasnya dalam komunitas.

Kedua, Aristoteles menginterpretasi polis sebagai struktur sosial satu-satunya yang sesuai dengan kodrat manusia dan tempat di mana manusia dapat mengembangkan potensinya dengan baik.

Itulah perbedaan polis dari bentuk hidup bersama lainnya seperti relasi perkawinan, keluarga dan komunitas suku atau kampung.

Komunitas-komunitas sosial kecil ini mengurus hal-hal yang niscaya seperti kebutuhan biologis. Sementara itu komunitas politis bertugas memenuhi pelbagai kebutuhan material dan juga pembentukan karakter warga.

Menurut Aristoteles keutamaan-keutamaan intelektual dan moral hanya dapat dipelajari dan dikembangkan di dalam polis. Proses pembelajaran dan internalisasi keutamaan-keutamaan tersebut tentu sangat bergantung pada kondisi polis yang ditata secara adil, beradab dan sejahtera.

Seperti Platon, Aristoteles juga berpandangan bahwa keutamaan merupakan basis bagi terciptanya eudaimonia atau kebahagiaan.

Dengan demikian kebahagiaan sebagai perwujudan konsep hidup baik yang totalistik hanya mungkin dicapai dalam sebuah komunitas politis.

Komunitas politis tersebut menyediakan segala hak-hak dasar dan membantu individu guna mengembangkan potensi-potensinya.

Konsep politik Platon dan Aristoteles dewasa ini perlu membuktikan kalau manusia memiliki sejumlah bakat dan potensi yang hanya dapat dikembangkan dalam negara.

Kritikan atas konsep ini ialah, manusia moderen dalam masyarakat plural tidak memiliki konsep kebahagiaan yang sama yang membutuhkan kehadiran negara.

Posisi ini akan didiskusikan lebih jauh dalam pembicaraan tentang basis antropologis kehidupan sosio-politik manusia.

Kedua, Utilitarisme. Secara etimologis utilitarisme diambil dari akar kata Latin utilis yang berarti “bermanfaat”. Suatu perbuatan dikatakan baik jika mendatangkan manfaat. Manfaat tidak dimengerti secara egoistis dalam arti manfaat untuk satu dua orang saja melainkan masyarakat secara keseluruhan.

Karena itu utilitarisme berpijak pada prinsip moral the greatest happiness of the greatest number, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar.

Untuk kaum utilitarian misalnya melestarikan lingkungan hidup dipandang baik karena membawa manfaat paling besar untuk umat manusia sebagai keseluruhan, termasuk generasi yang akan datang.

Kita tentu bisa meraih banyak manfaat dengan menguras sampai habis kekayaan alam di Flores dan Lembata lewat industri pertambangan, tapi dengan demikian kita merugikan anak-cucu kita.

Maka menurut utilitarisme prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development merupakan tanggung jawab moral kita.

Utilitarisme sebagai prinsip etika dasar memiliki beberapa prinsip dasar.

Pertama, kualitas etis suatu perbuatan tidak ditentukan oleh perbuatan itu sendiri (etika deontologis) melainkan oleh konsekuensi atau hasilnya. Karena itu etika utilitarisme juga dikenal dengan nama “konsekuensialisme”.

Perbuatan itu adalah baik andaikata dipandang membawa manfaat suatu paling besar, seperti memajukan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

Sebaliknya perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa, menurut utilitarisme tidak pantas disebut baik.

Bukan menepati janji an sich adalah baik secara moral, tapi karena hasil baik yang dicapai dengan perbuatan itu.

Demikian pun mengingkari janji, berbohong atau mencuri dianggap buruk secara etis karena akibat buruk yang dibawakannya, bukan karena suatu sifat buruk dari perbuatan-perbuatan itu.

Kedua, kriteria tujuan sebuah tindakan adalah manfaat atau prinsip kegunaan bagi sejumlah besar orang. Prinsip kegunaan dipandang sebagai sebuah kebaikan dalam dirinya. Dengan ini utilitarisme menolak relativisme etis.

Ketiga, nilai tertinggi dan yang baik dalam dirinya adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan interese manusia serta kebahagiaan. Pemahaman tentang apa itu kebahagiaan bergantung pada masing-masing individu.

Namun sebuah tindakan membahagiakan jika menciptakan kesenangan dan mengurangi penderitaan.

Keempat, bukan kebahagiaan individu atau kelompok orang tertentu yang menentukan melainkan kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar.

Bertentangan dengan egoisme, utilitarisme menjadikan kesejahteraan bersama sebagai cita-citanya.

Utilitarisme membenarkan secara etis pengorbanan kepentingan atau kenikmatan pribadi demi orang lain.

Biasanya orang mengenal utilitarisme sebagai konsep moral dasar.

Tapi sesungguhnya diskusi seputar utilitarisme juga terdapat dalam filsafat politik.

Para filsuf utilitaris klasik seperti Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1803-1873) dan Henry Sidgwick (1838-1900) sudah mengembangkan relevansi sosio-politis dari konsep utilitarisme.

Pemahaman ini dikembangkan terus pada filsafat politik abad ke-20 hingga dewasa ini.

Utilitarisme pada prinsipnya bercorak egalitarian dan berorientasi pada negara kesejahteraan. Negara dalam kacamata kaum utilitarian memiliki fungsi kritis guna mendobrak ketaksamaan dan privilese sosial.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, kaum utilitarian berpandangan bahwa intuisi moral kita dapat direkonstruksi secara tepat sekian sehingga kita dapat mengajukan pertanyaan entahkah satuan kegunaan atau manfaat dapat didistribusikan secara wajar atau tidak.

Dalam sejarah dikenal empat model penafsiran atas konsep distribusi kegunaan: tafsiran hedonistis (mengartikan kegunaan sebagai kesenangan dan kerugian sebagai rasa sakit), tafsiran kegunaan sebagai kondisi mental yang diinginkan (di sini tidak hanya sebatas kesenangan), tafsiran manfaat dalam arti pemenuhan preferensi-preferensi apa saja dan pengertian manfaat sebagai pemenuhan preferensi-prefensi berbasiskan informasi tentang kesejahteraan.

Selain itu George Edward Moore juga mengembangkan konsep utilitarisme ideal yang tidak merujuk pada kesenangan (nafsu) dan pemenuhan preferensi, melainkan berpijak pada tindakan moral, cinta dan seni.

Utilitarisme juga dikenal dengan nama konsekuensialisme, sebab kriteria manfaat atau kegunaan diukur dari akibat tindakan setiap individu.

Takaran kegunaannya ialah apakah akibat sebuah tindakan sanggup memaksimalisasi manfaat atau kerugian untuk jumlah terbesar orang.

Setiap subjek yang mendapat distribusi manfaat dari sebuah tindakan memiliki posisi yang setara.

Prinsip egalitarian ini menjadi titik pijak dalam melakukan substitusi atau kompensasi: manfaat yang diperoleh individu A dikompensasi dengan kerugian yang dialami individu B.

Di sini kita melihat penerapan prinsip negara kesejahteraan yang lahir dari konsep utilitarisme.

Jika kita mau mengurangi harta kekayaan orang-orang kaya sebesar 30% misalnya lewat pajak dan mendistribusikan uang tersebut untuk keluarga-keluarga miskin, maka secara ekonomis terdapat penambahan manfaat dari uang tersebut.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Utilitarisme berpandangan bahwa setiap individu mempunyai nilai manfaat yang sama terhadap suatu barang dan kerugian yang sama pula jika terjadi kecelakaan.

Namun kaum utilitarian juga berpendapat bahwa barang-barang memiliki manfaat dan keuntungan yang lebih kurang jika dimiliki hanya oleh satu orang ketimbang jika dibagi kepada banyak orang. Manfaatnya lebih besar lagi jika barang-baang tersebut diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.

Tendensi egalitarian ini mengantar utilitarisme lebih dekat lagi kepada intuisi dasariah moral kita.

Akal sehat kita cenderung menerima satu cara pandang netral di mana kita hanya melihat akibat dari sebuah tindakan tanpa memandang siapa yang terkena dampak dari tindakan tersebut.

Di sisi lain kita berurusan dengan beberapa aspek utilitarisme. Pertama, kita dapat mengajukan pertimbangan kritis, bahwa penilaian tentang manfaat hampir tidak mungkin dimengerti secara intersubjektif.

Lebih jauh lagi, bentuk-bentuk kegunaan yang bervariasi tak dapat dirumuskan dalam bentuk satu skala nilai.

Akibatnya tidak jelas apakah kita harus memaksimalisasi jumlah manfaat dari seluruh masyarakat atau nilai kegunaan individual.

Menjadi pertanyaan juga entahkah utilitarisme mampu menawarkan aturan distribusi yang masuk akal.

Satu persoalan mendasar teori distribusi kaum utilitarian terletak pada pandangannya tentang egalitarianisme.

Kita ambil saja contoh ketika harus memutuskan untuk memberikan uang Rp 10.000.000,00 untuk kepentingan sekelompok anak muda yang mau bersenang-senang atau untuk seorang nenek tua yang cacat. Diandaikan di sini bahwa manfaat uang tersebut untuk kelompok anak mudah jauh lebih tinggi ketimbang untuk si nenek tua.

Seorang utilitarian harus memutuskan untuk memberikan uang tersebut kepada kelompok anak muda, kendati intusi moral kita tentang keadilan lebih berpihak pada nenek tua yang cacat.

Dalam diskursus politik pertimbangan ulitilitarian tentang akibat dari sebuah keputusan memiliki relevansi yang sangat terbatas.

Tak seorang pun akan membuat pengakuan kepada publik tentang perhitungan untung rugi dalam relasi interpersonal serta mengambil begitu saja hak milik pribadi seseorang agar diberikan kepada yang lebih membutuhkannya.

Prosedur seperti ini bertentangan dengan intuisi moral dan terlalu memberi penekanan pada pertimbangan teknokratis.

Sekurang-kurangnya atas alasan deskriptif utilitarisme hedonistis tak berguna sebagai teori hak.

Utilitarisme hedonistis tidak dapat menjelaskan apa yang dipandang hak oleh para aktor atau mengapa mereka melakukan suatu tindakan.

Selain itu, secara etis ulilitarisme hedonistis bermasalah karena dua alasan berikut.

Pertama, tidak selalu pilihan tindakan yang menimbulkan rasa senang dapat dianggap legitim secara etis juga. Kita misalnya tidak akan mengorbankan satu nyawa manusia kendatipun pencangkokan organnya dapat menyelamatkan sepuluh orang lain dari bahaya kematian.

Juga praktik perbudakan tidak dapat dibenarkan dengan alasan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat seluruhnya.

Kedua, utilitarisme juga nampaknya melampaui intuisi moral manusia sehari-hari. Apakah sebuah keluarga misalnya harus menyumbangkan 1 juta rupiah dari tabungannya untuk orang-orang miskin atau menggunakan uang tersebut untuk rekreasi keluarga?

Dari segi kegunaan, pilihan pertama dianggap paling tepat. Namun tuntutan moral utilitarisme di sini dirasakan terlalu berlebihan.

Ketiga, Model Kontrak Sosial Berbasis Rasionalitas Strategis. Model ini berpijak pada konsep rasionalitas strategis. Model teori kontrak sudah dikenal pada zaman Yunani Antik seperti diuraikan oleh kaum sofis.

Epikur (341 –271 SM) mempertahankan model ini secara argumentatif dan kemudiaan dikembangkan lebih lanjut oleh Agustinus (354-430 M).

Kendatipun demikian, teori kontrak sebagai model pendirian negara baru dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679).

Kreatifitas dan originalitas Hobbes ditunjukkan lewat tesisnya bahwa negara didirikan atas dasar pertimbangan rasionalitas strategis. Konsep negara Hobbes ini merupakan jawaban atas perkembangan baru di Eropa pada masa itu.

Pada abad ke-17 terjadi perubahan radikal dalam sejarah filsafat politik. Revolusi konsep tentang dunia dan pandangan tentang manusia moderen berimbas pada konsep tentang filsafat politik. Pergeseran paradigma dan model-model baru refleksi dan legitimasi politik menjadi urgen.

Filsuf Anglosaxon, Thomas Hobbes, membaca fenomena ini dan memberi tanggapan dengan meletakkan fundamen baru filsafat politik.

Dalam karyanya De Cive (1642) dan Leviathan (1651), Hobbes mengembangkan sebuah konsep filsafat yang individualistis. Filsafat ini berpijak pada program rasionalitas ekonomis yakni maksimalisasi profit.

Filsafat politik Hobbes bertolak belakang dengan filsafat politik Aristoteles serta seluruh teori politik pada Abad Pertengahan.

Dengan metode analitis dan konsep pengetahuan generatifnya, Hobbes membersihkan aroma aristotelisme dari etika dan politik. Hukum kodrat Kristiani pun semakin menjauh dari disiplin filsafat.

Pemikiran Hobbes ini telah menjerumuskan Eropa ke dalam krisis tradisi yang mahadasyat. Salah satu akibatnya, filsafat praktis moderen terus mengambil jarak dari konsensus metafisis dengan pandangan kodrati yang bersifat teleologis.

Di samping itu filsafat praktis moderen juga menghindari pendasaran teologis atas kebenaran etis. Filsafat menarik konsekuensi politis-praktis dari proses demitologisasi dan sekularisasi konsep tentang manusia dan dunia tradisional.

Dalam proses ini filsafat politik Thomas Hobbes tampil sebagai sebuah figur penting yang memberikan kekuasaan dan otonomi kepada manusia moderen.

Antropologi Hobbes mengisi kekosongan sistem pasca hancurnya konsep kodrat metafisis dan kematian Allah. Kini manusia menjadi basis segala cara berpikir dan bertindak, kriteria dasar segala ideologi dan legitimasi serta tujuan cita-cita kolektif dan individual.

Karya Thomas Hobbes Leviathan merupakan sebuah karya besar dengan spektrum tematisasi yang mahaluas. Struktur karya ini sangat analitis dan metodologis.

Dalam runtutan jalan pikiran yang ketat bagian-bagian deskripsi dan langkah-langkah argumentasi tersusun rapi ibarat susunan marmer membentuk sebuah bangunan teoretis.

Fundamen bangunan tersebut adalah antropologi, sebab manusia merupakan unsur material dasar pembentuk negara.

Negara Leviathan dibangun dari, oleh dan untuk manusia. Agar sebuah negara berhasil dibutuhkan pengetahuan yang sempurna tentang materi dasarnya.

Karena itu di awal karyanya Hobbes berbicara tentang syarat-syarat antropologis filsafat politik. Ia mendeskripsikan manusia, kemampuan teoretis dan karakternya, ketakutan dan keinginan serta fungsi akal budinya.

Uraian ini memiliki tujuan filosofis yakni memberikan legitimasi atas keharusan mendirikan negara dan kekuasaan politis atas dasar kodrat manusia, relasi alamiah dan kebutuhan-kebutuhannya.

Keempat, Model Kontrak Sosial Berbasis Rasionalitas Moral. Model ini deperkenalkan oleh dua figur historis penting.

Pertama, di satu sisi John Locke (1632-1704) mendasarkan teori kontrak sosial pada hukum kodrat Ilahi guna memberikan dasar legitimasi keberadaan negara.

Sementara itu, di sisi lain, Immanuel Kant menjadikan imperatif kategoris hukum moral sebagai basis legitiasi keberadaan negara.

Dalam Second Treatise of Government (1689), John Locke menguraikan konsep posisi alamiah sebagai suatu kondisi historis.

Locke berpandangan bahwa manusia pada awal sejarah peradaban hidup dalam kondisi alamiah yang dilengkapi dengan hak-hak alamiah (hak asasi) yang diterimanya dari Tuhan.

Akan tetapi pada masa itu tatanan hukum dan kekuasaan politik belum dikenal. Berdasarkan kehendak Allah, individu-individu tersebut memiliki hak natural atas hidup, kebebasan dan milik. Dan hak milik berkaitan erat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tubuh manusia.

Di samping itu pada posisi asali setiap individu dilengkapi dengan hak untuk membela diri serta hak untuk menghukum semua orang yang melanggar atau melecehkan hak tersebut.

Potensi konflik yang muncul di antara individu menyebabkan kondisi hak-hak natural dalam posisi asali menjadi sangat rentan.

Agar kepastian hukum guna melindungi hak-hak tersebut dapat terjamin, individu bersepakat untuk mendirikan negara atau pemerintahan.

Di sini perlu diberikan catatan tentang perbedaan pandangan Locke dengan konsep negara Hobbes.

Menurut Locke, pembuatan kontrak tidak berarti bahwa individu melepaskan hak-hak naturalnya dan menyerahkan kepada Leviathan seperti dianjurkan Hobbes.

Hak-hak kodrati tetap berlaku, dan legitimasi negara justru diukur atas dasar kemampuannya untuk menjamin hak-hak tersebut.

Kedua, basis legitimasi keberadaan negara Immanuel Kant (1724-1804) dibahas dalam bukunya berjudul Rechtslehre (1797).

Ia membangun argumentasinya sebagai berikut. Manusia di satu sisi adalah makhluk biologis (Naturwesen), namun di sisi lain memiliki akal budi.

Di satu sisi manusia manusia juga tunduk pada sejumlah keterbatasan alamiah seperti kelangkaan sumber kekayaan (resources) dan tuntutan hidup bersama yang rentan terhadap konflik atau bahkan perang jika otoritas kekuasaan negara yang legitim tidak hadir.

Namun di sisi lain manusia juga memiliki hak kodrati yakni hak asasi atas kebebasan dalam pengertian sebagai kebebasan dari kesewenang-wenangan (Willkűr) dari yang lain.

Situasi ini menciptakan konflik antara tuntutan perwujudan akan hak-hak dasar setiap manusia di satu sisi dan fakta ancaman kekerasan dalam kondisi posisi asali di sisi lain.

Lebih dari itu, setiap individu dalam posisi asali memiliki hak sementara atas barang-barang yang tidak bertuan dalam masyarakat pranegara.

Guna mengakhiri ketidakpastian hukum dalam posisi asali serta mengubah status kepemilikan sementara menjadi hak milik permanen, Kant mendesak terbentuknya kontrak agar status alamiah pranegara dapat ditinggalkan.

Jadi menurut Kant, pembentukan negara merupakan tuntutan hak kebebasan dasar manusia dan tuntutan perlindungan hak milik yang adalah hak asasi manusia.

Terdapat tiga keberatan atas model teori kontrak sosial di atas. Pertama, persoalan seputar jangkauan kontrak yang terbatas. Jika proses berdirinya sebuah negara merupakan tuntutan moral, maka pembuatan kontrak tidak dapat dibatasi pada konstitusi satu negara saja. Seharusnya karakter universal prinsip moral menjadi basis legitimasi berdirinya sebuah negara global.

Kedua, persoalan pembatasan kontrak. Mengapa perhatian hanya diberikan pada perlindungan hak milik atau hak atas kebebasan? Mengapa Kant dan Locke tidak memberikan jaminan kontrak atas hak-hak lainnya yang relevan secara moral?

Ketiga, persoalan proses pembuatan kontrak. Konstruksi tatanan hukum dan negara adalah sebuah tuntutan moral, bukan sebaliknya turunan dari skenario kontrak dengan sifat dasar desisionistis. Hal ini tidak nampak dalam konstruksi kontrak sosial John Locke dan Kant.

Kelima, Model Komunitarian-Intersubjektif. Bentuk lain dari legitimasi negara adalah model identitas sosial dan kultural sebuah bangsa seperti pernah dikembangkan oleh G.W.F. Hegel (1770-1831).

Menurut Hegel, negara adalah pemenuhan secara institusional dari apa yang dia namakan “Sittlichkeit”. Dalam filsafat politiknya, Hegel membuat distingsi yang tegas antara “Sittlichkeit” dari moralitas.

Hegel berpandangan bahwa moralitas (dalam arti imperatif kategoris Kantian) menggambarkan sebuah struktur yang abstrak, formal, tanpa substansi dan tidak memberikan motivasi bagi para aktor.

Sementara itu, Sittlichkeit mengungkapkan konsep standar-standar normatif sebuah masyarakat yang berakar dan berkembang secara historis dan sosial (adat-istiadat).

Dalam hubungan dengan ini, Hegel mengartikan negara sebagai sebuah ungkapan identitas yang bertumbuh secara sosial dan kultural. Tentu sebuah kekeliruan jika kita berpandangan bahwa Hegel dengan pandangannya sedang melegitimasi status quo sebuah tatanan politis.

Juga Hegel tidak menyamakan begitu saja antara aspek genesis sikap moral dalam diri individu-individu dengan aspek validitas norma-norma tersebut.

Hegel sesungguhnya ingin menggarisbawahi tesis bahwa formasi identitas moral seseorang sangat bergantung pada relasi intersubjektif pengakuan timbal-balik.

Jika individu berhasil melewati tiga ruang yang konstitutif untuk pembentukan Sittlichkeit yakni keluarga, masyarakat ekonomi (Bűrgerliche Gesellschaft) dan negara, maka ia akan mencapai identitas kultural yang sempurna.

Dihubungkan dengan pandangan Aristoteles, tesis Hegel merupakan salah satu model kontekstualisasi: Hegel berpandangan bahwa formasi identitas moral individual terbangun dalam relasi saling pengakuan.

Keluarga, masyarakat dan negara menciptakan latar belakang bagi terbentuknya sebuah identitas.

Namun persoalan untuk konsep formasi identitas Hegelian ini terletak pada ketidakjelasan dalam hubungan dengan norma-norma yang bersifat kontrafaktis.

Sampai pada titik mana konstelasi yang ada merupakan ungkapan adat-istiadat tradisional, dan kapan ungkapan adat-istiadat itu harus dikritik?

Seperti sudah dijelaskan, konsep pengakuan merupakan salah satu warisan penting filsafat politik Hegel. Ungkapan pengakuan menggambarkan model ideal relasi antara individu atau kelompok dalam sebuah masyarakat.

Pengakuan mengungkapkan relasi yang diwarnai dengan penghargaan atau respek.

Relasi pengakuan berbeda dari konsep toleransi. Dalam relasi pengakuan identitas yang lain atau yang asing tidak hanya sekedar diterima atau dibolehkan, tapi lebih dari itu menemukan martabat atau penghargaan dalam keberlainannya.

Setiap model filsafat politik yang berpijak pada konsep pengakuan mau menunjukkan bahwa respek atau penghargaan merupakan sesuatu yang dasariah bagi formasi identitas individu dan kelompok, dan absennya respek, penistaan serta diskriminasi berakibat fatal bagi identitas individu dan kelompok tertentu.

Dalam terang paradigma pengakuan, penghargaan terhadap diri yang cukup tak mungkin terwujud tanpa pengakuan yang lain.

Para pemikir kontemporer yang secara intensif mengembangkan konsep pengakuan ini antara lain Charles Taylor, Axel Honneth dan Nancy Fraser.

Hegel merupakan filsuf pertama yang berbicara secara sistematis tentang konsep pengakuan sebagai paradigma dalam filsafat politik.

Ia berpendapat bahwa pembentukan identitas moral politis seorang individu dan formasi identitas pada umumnya hanya dapat dimengerti sebagai prestasi intersubjektif.

Untuk perwujudan diri individu selalu dibutuhkan satu keseluruhan atau dalam bahasa Hegel “totalitas intersubjektivitas” sosial.

Proses pembentukan identitas tersebut, demikian Hegel, dapat ditampilkan sebagai suatu alur yang bertingkat-tingkat dari perlbagai konflik yang akhirnya bermuara pada suatu rekonsiliasi (Versőhnung) partai-partai yang bertikai tersebut.

Hegel menamakan alur konflik tersebut sebagai suatu “Kampf um Anerkennung”-“Perjuangan akan Pengakuan”.

Di sini dapat dilihat, pertimbangan-pertimbangan filsafat kesadaran (filsafat subjek) dan filsafat politik mengalir lancar dalam tesis Hegel tentang syarat-syarat intersubjektif formasi identitas moral-politis. Keduanya membentuk suatu sintesis.

Di satu sisi, Hegel tua dipengaruhi oleh posisi filsafat subjek Fichte yang berpandangan bahwa pembentukan subjek dipikirkan sebagai interaksi antara aku (Ich) dan bukan-aku (Nicht-Ich).

Namun di sisi lain pandangan Hegel juga berpijak pada filsafat politik Platon dan Aristoteles.

Dari kedua pemikir Yunani ini Hegel belajar bahwa polis berperan penting dalam pembentukan karakter moral individu.

Dari konsep negara Hobbes, Hegel mengambil alih ajaran tentang “bellum omnium contra omnes”.
Pandangan Hegel tentang proses pembentukan identitas merupakan kritikan atas “prinsip kosong subjektivitas moral” Kantian.

Hegel menekankan bahwa identitas moral dan politik individu harus terkontekstualisasi dalam relasi kehidupan konkrit sebuah komunitas.

Hegel membedakan tiga tahapan proses pengakuan: relasi pengakuan dalam keluarga, relasi pengakuan dalam masyarakat ekonomi dan relasi pengakuan dalam negara.

Pertanyaan yang relevan untuk kita ialah, kesulitan sosiopolitis apa yang menjadi objek tematisasi paradigma pengakuan yang tak dapat dibahas dan diselesaikan lewat konsep keadilan?

Apa yang baru dari konsep pengakuan ini yang tidak muncul dan diselesaikan dalam paradigma keadilan?

Model pengakuan mampu mendeskripsikan ranah persoalan yang sering tidak digubris dalam pendekatan konsep keadilan yakni masalah keberbedaan atau diferensiasi kelompok-kelompok sosial.

Teori keadilan memiliki instrumen institusional. Maka pendekatannya pun lebih mudah mendeteksi penyimpangan etika struktural, ketimbang mengendus fenomena pandangan hidup yang diskriminatif atau sikap sehari-hari yang melecehkan yang lain.

Akan tetapi di banyak masyarakat yang memiliki standar-standar keadilan institusional yang baik ditemukan juga prasangka-prasangka sosial yang luar biasa, pola-pola penindasan yang mentradisi, penilaian stereotip terhadap orang asing, model-model diskriminasi subtil dan gambaran tradisional patriarki tentang gender.

Paradigma pengakuan atau diferensiasi sangat cocok untuk mengangkat ke permukaan model-model ralasi sosial asimetris dan mendobrak karakternya yang ideologis, rasistis, bias gender dan melecehkan martabat manusia.

Sering kali defisit pengakuan pada kelas sosial tertentu berkorelasi langsung dengan privilese sosial yang dinikmati oleh kelompok-kelompok sosial lainnya. Itulah alasan mendasar mengapa difisit tersebut sulit diatasi.

Dalam banyak hal defisit pengakuan ini berhubungan dengan klise atau stereotype yang secara historis berakar sangat dalam dan dapat ditelusuri selama berabad-abad sejarah kebudayaan dan selalu mendapat bentuk baru.

Contohnya, fenomena antisemitisme yang meliputi sejumlan kebudayaan Eropa.

Jika konsep keadilan mengkompensasi dampak-dampak pelecehan dan diskriminasi lewat pendekatan paradigma distribusi sumber daya dan beban, maka model teori pengakuan memiliki kemampuan mentematisasi defisit penghargaan (respek) dan akar-akar persoalan sosial.***

Ditulis oleh Otto Gusti Madung, rohaniwan, tingggal di Maumere

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini